Tiga Pilar Pelindung Kelestarian Hutan Leweung Gede di Kampung Adat Kuta

Akses untuk memasuki Hutan Leweung Gede diatur secara ketat. Sekretaris Adat Kampung Kuta, Firman Khabibi, menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang diperbolehkan masuk ke kawasan hutan tanpa didampingi oleh kuncen. Selain itu, jadwal kunjungan bagi masyarakat luar hanya diperbolehkan pada hari Senin dan Jumat. Khusus pada saat bulan puasa atau Ramadan, Maman Sarno sama sekali tidak akan masuk ke dalam hutan. Saat memandu para pengunjung di hari operasional, juru kunci senantiasa berjalan di posisi paling depan sambil membawa blarak, yakni daun kelapa kering yang dibakar untuk menyusuri jalan setapak di dalam rimba.

Baca Juga

Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Lima Tewas dan Puluhan Hilang

Pilar pertama, yaitu pamali, mencakup sederet aturan tak tertulis yang melarang berbagai tindakan di dalam hutan. Selama berjalan menyusuri Hutan Leweung Gede, setiap pengunjung dilarang mengenakan alas kaki agar dapat merasakan langsung alam sekitar serta menyadari bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Pengunjung juga dilarang memakai pakaian serba hitam, meludah, serta buang air kecil dan air besar di dalam kawasan hutan. Karena hutan dinilai sebagai tempat suci, perempuan yang sedang datang bulan atau haid dilarang masuk. Aturan adat juga mewajibkan siapa pun yang masuk untuk melepaskan seragam kedinasan dan tidak mengenakan perhiasan emas. Selain itu, terdapat pantangan keras untuk mengambil apa pun dari dalam hutan, bahkan sekadar ranting pohon yang sudah jatuh sekalipun tidak boleh dibawa pulang.

Secara geografis, Hutan Leweung Gede terbentang seluas 31 hektare. Jika digabungkan dengan luas wilayah permukiman Kampung Adat Kuta, maka total luas areanya mencapai 94 hektare. Kepala Seksi Wilayah I Jawa Barat Balai Perhutanan Sosial Bogor, Ruhiyat, mengakui bahwa kelestarian hutan adat ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap keyakinan pamali. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan pengakuan resmi terhadap status hutan adat Kampung Kuta pada tahun 2018. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pembinaan usaha agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari luar kawasan hutan tanpa merusak ekosistem di dalamnya.

Baca Juga

Ratusan Penumpang KM Mutiara Sentosa II Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Usai Kebakaran

Pilar ketiga adalah masyarakat Kampung Adat Kuta yang setia menjaga hutan sebagai fondasi kehidupan mereka. Sebagai bentuk kemandirian ekonomi di luar kawasan hutan yang disucikan, masyarakat tetap produktif dengan menjalankan berbagai sektor usaha. Warga Kampung Adat Kuta mengelola usaha gula aren, kopi, madu klanceng, peternakan, pupuk organik, olahan pangan, hingga wisata dan jasa lingkungan berbasis budaya. Kepala Desa Kampung Adat Kuta, Ngudiarto, menyatakan bahwa keberadaan masyarakat yang tetap berpegang teguh pada adat, budaya, serta filosofi leluhur di tengah perkembangan zaman menjadi faktor penting dalam memelihara keseimbangan hutan dan kehidupan sosial warga.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap