Walhi, 70 Persen Titik Api Karhutla Berada di Konsesi Perusahaan

Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik api tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 17.236 titik dengan luas indikatif karhutla sebesar 28.680 hektar. Tingginya intensitas kebakaran ini berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Kualitas udara di Kalimantan Barat beserta Palembang di Sumatra Selatan baru-baru ini dilaporkan masuk dalam kategori terburuk di Indonesia akibat paparan asap karhutla.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas konsesi ini juga disoroti oleh Koordinator Kampanye Nasional Walhi, Uli Arta Siagian. Ia menyatakan bahwa sekitar 80 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh beban pemberian izin konsesi serta pembuatan kanal-kanal air atau kanalisasi. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, kondisi pekerja di sektor informal yang rentan masih mendominasi struktur ketenagakerjaan dengan persentase mencapai 59,30 persen.

Guna menanggulangi ancaman karhutla yang terus meluas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan total 28 unit helikopter. Armada udara ini terdiri dari 12 helikopter untuk patroli udara dan 16 helikopter khusus untuk operasi pemadaman air (water bombing). Di tingkat daerah, upaya pemadaman terus dioptimalkan, seperti penanganan kebakaran di Desa Sungai Tendang, Kotawaringin Barat, yang sempat meluas hingga mencapai 10 hektar. Sementara itu, tim gabungan pencegahan karhutla di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, berhasil memadamkan kebakaran pada Minggu siang, 26 April.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Penegakan hukum dan langkah evaluasi perizinan kini mulai bergulir di berbagai daerah. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus kebakaran yang terjadi di areal konsesi milik delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah tegas sebelumnya juga diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan menyusul bencana banjir yang terjadi di Sumatra. Di tingkat kementerian, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meresmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta sebagai langkah penguatan koordinasi penanganan dampak lingkungan. Persoalan penegakan hukum ini juga menjadi perhatian dari akademisi, salah satunya Satria Unggul Wicaksana yang merupakan pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya). Langkah evaluasi menyeluruh terhadap konsesi perusahaan kini dinilai mendesak untuk mencegah bencana karhutla semakin parah, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim kemarau di wilayah DI Yogyakarta (DIY) akan terjadi pada Agustus 2026.