Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Ungkap Kronologi Penemuan Senjata Api di Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Hermawanto membantah keras narasi yang berkembang bahwa IWD tidak memiliki akses ke ruangan itu karena sudah dikuasai oleh pengelola yayasan yang baru. Kenyataannya, pengelola baru YHI-PP telah melayangkan surat permohonan resmi sebanyak tiga kali kepada pihak IWD agar bersedia membuka ruangan tersebut. Surat ketiga yang dikirimkan bahkan memberikan tenggat waktu yang tegas, yakni hingga tanggal 10 Juli 2026. Di dalam surat itu dinyatakan bahwa jika pihak IWD tetap tidak bersedia membuka, maka pihak yayasan yang akan membukanya secara paksa. Menanggapi peringatan tersebut, ruangan itu akhirnya dibuka pada tanggal 10 Juli 2026 oleh salah satu staf dari IWD sendiri.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Proses pemeriksaan ruangan terus berlanjut hingga ditemukan senjata api di salah satu ruangan pada tanggal 5 Agustus 2026. Akibat penemuan ini, aparat kepolisian telah turun tangan untuk melakukan sterilisasi area. Saat ini, terdapat dua ruangan di sekolah tersebut yang dipasang garis polisi (police line) guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, satu ruangan lainnya yang merupakan ruang bagian keuangan tetap terkunci namun tidak dipasangi garis polisi. Ruangan keuangan ini dapat dilihat dari luar melalui kaca dan hanya tampak berisi tumpukan data serta buku-buku. Pihak yayasan juga mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen operasional sekolah saat ini masih berada di bawah penguasaan IWD.

Di sisi lain, pihak kuasa hukum YHI-PP juga memaparkan latar belakang IWD di dalam struktur yayasan untuk meluruskan status kepemilikan. Hermawanto menegaskan bahwa IWD bukan merupakan pendiri yayasan, bukan anak dari pendiri, dan juga bukan cucu dari pendiri YHI-PP. IWD tercatat baru bergabung dengan YHI-PP pada tanggal 30 September 2008. Selain itu, IWD memiliki rekam jejak hukum di mana Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 432 K/Pid/2014 telah menyatakan dirinya bersalah dalam kasus menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Selama aktif di yayasan, IWD juga membawa anggota keluarganya untuk masuk ke dalam jajaran kepengurusan YHI-PP. Ia mengusulkan istrinya, SSA, untuk menjabat sebagai anggota pengawas, sedangkan kakaknya yang berinisial APK dimasukkan sebagai anggota pembina. Posisi keluarga ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2022, di mana SSA yang semula menjabat sebagai anggota pengawas diangkat menjadi anggota pembina yayasan. Kasus penemuan senjata api dan barang terlarang ini kini tengah ditangani oleh pihak berwenang seiring dengan bergulirnya konflik kepengurusan tersebut.