Membawa pulang seorang buronan kelas kakap biasanya menjadi prestasi besar bagi sebuah negara. Namun, dalam kasus tersangka terorisme Hambali, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Alih-alih menuntut ekstradisi, Jakarta secara tegas menolak kepulangan pria yang dikaitkan dengan tragedi kelam masa lalu tersebut. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh sebuah realitas hukum yang ironis yakni memulangkan Hambali ke Tanah Air saat ini justru berpotensi membebaskannya dari jerat hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pada Jumat (24/7) di Jakarta memaparkan dilema hukum tersebut. Tragedi Bom Bali yang menyeret nama Hambali terjadi pada tahun 2002 silam. Berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, batas waktu kedaluwarsa untuk menuntut sebuah kejahatan adalah dua puluh tahun. Mengingat saat ini waktu telah bergulir jauh melewati batas tersebut, sistem peradilan domestik tidak lagi memiliki pijakan hukum untuk mengadili sang tersangka.
Yusril, yang pada tahun 2002 menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan turut merumuskan peraturan perundang-undangan antiterorisme, menyadari betul kebuntuan ini. Jika Hambali dipaksa pulang dalam waktu dekat, ia secara otomatis tidak dapat diseret ke meja hijau karena perkaranya sudah kedaluwarsa. Situasi ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu masalah hukum baru yang rumit dan tentunya akan melukai rasa keadilan bagi keluarga para korban yang kehilangan orang tercinta dalam tragedi di Pulau Dewata.
Menteri Pertanian Siapkan Nama Calon Wakil Menteri Baru Pendampingnya
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menilai bahwa membiarkan Hambali menghadapi proses peradilan di Amerika Serikat adalah jalan terbaik yang tersedia saat ini. Pria tersebut dijadwalkan akan mulai diadili oleh otoritas Amerika Serikat pada musim panas tahun 2027. Hingga saat itu tiba, Jakarta akan terus memantau jalannya kasus ini secara saksama. Yusril mengonfirmasi bahwa pihaknya secara rutin mendapatkan informasi terbaru dari pihak militer Amerika Serikat mengenai status dan keberadaan tahanan yang mendekam di Teluk Guantanamo sejak tahun 2006 tersebut.
Selain hambatan masa kedaluwarsa perkara, identitas kewarganegaraan Hambali juga masih menjadi wilayah abu-abu yang memperkuat keengganan pemerintah. Ketika pelarian panjangnya berakhir dengan penangkapan di Thailand pada tahun 2003, ia sama sekali tidak mengantongi dokumen identitas dari Indonesia. Pihak berwenang justru menemukan bahwa ia menggunakan paspor Thailand serta paspor Spanyol. Hal ini membuat ikatan hukumnya dengan Indonesia menjadi semakin longgar.
Aksi Kepala Badan Gizi Nasional Baru Sidak Dapur Makan Bergizi Gratis Jam Dua Pagi
Meski demikian, hak Hambali untuk mendapatkan pembelaan tetap berjalan. Tim kuasa hukumnya diketahui telah melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mengumpulkan bukti-bukti yang meringankan serta menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Pemerintah Indonesia menyatakan harapannya agar proses hukum yang berlangsung di pengadilan militer Amerika Serikat dapat berjalan dengan adil, meskipun akses Jakarta untuk terlibat langsung sangat dibatasi oleh aturan hukum pidana militer negara tersebut.
Pada akhirnya, Indonesia hanya bisa menunggu hasil ketukan palu hakim di Amerika Serikat. Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati apa pun hasil persidangan nanti. Apabila pengadilan memutuskan Hambali bebas dari segala tuntutan hukum dan di kemudian hari ia terbukti secara sah sebagai Warga Negara Indonesia, maka negara tidak memiliki wewenang untuk menolak kepulangannya. Namun, selama proses hukum di negeri Paman Sam masih bergulir, pintu repatriasi dari pemerintah Indonesia akan tetap tertutup rapat.
