Alasan Pemerintah Memperketat Impor Gula Rafinasi dan Dampaknya bagi Petani Tebu

Di tingkat akar rumput, situasi yang dihadapi oleh petani tebu semakin memprihatinkan. Harga tetes tebu tercatat anjlok drastis menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada bulan Maret 2026, turun hampir setengahnya dari harga sebelumnya yang mencapai Rp1.900 per liter. Di Jawa Timur, para petani tebu bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok nasional karena puluhan ribu ton gula hasil panen mereka tertahan di dalam gudang. Penumpukan stok ini terjadi akibat tertundanya pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun, atau sekitar 82,9 juta dolar AS, dari Danantara yang seharusnya mencakup delapan siklus panen. Secara keseluruhan, volume gula petani yang tidak terserap oleh pasar diperkirakan mencapai 1,6 juta ton. Kondisi ini membuat para petani terpapar potensi kerugian yang sangat besar, yakni antara Rp4 triliun hingga Rp7 triliun, yang setara dengan sekitar 221,2 juta hingga 387,1 juta dolar AS. Krisis pemasaran komoditas ini pun memicu berbagai aksi protes. Salah satunya adalah demonstrasi yang terjadi di Blora, Jawa Tengah, pada bulan April dan Juni, di mana anggota Asosiasi Petani Tebu Indonesia membuang tebu hasil panen mereka di luar pabrik pengolahan saat unjuk rasa berlangsung.

Sebagai respons atas krisis yang terjadi, pemerintah berkomitmen untuk secara ketat menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013. Aturan ini secara eksplisit mewajibkan setiap perusahaan pengolah gula untuk memiliki perkebunan sendiri yang mampu memasok setidaknya 20 persen dari total kebutuhan bahan baku mereka. Namun, tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini masih sangat terbatas di lapangan. Berdasarkan data yang ada, dari 11 produsen gula rafinasi yang beroperasi di Indonesia, hanya ada satu perusahaan yang telah memenuhi persyaratan kepemilikan perkebunan tersebut sejak tahun 2014. Sementara itu, sepuluh produsen lainnya beroperasi dengan sepenuhnya bergantung pada impor gula mentah tanpa memiliki perkebunan domestik sendiri.

Baca Juga

Kemenperin Siapkan Dashboard War Room untuk Cegah Penutupan Pabrik Manufaktur

Menyikapi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa seluruh perusahaan swasta di industri gula, termasuk para importir, diwajibkan untuk mengembangkan perkebunan mereka sendiri. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan toleransi lagi kepada pihak-pihak yang sekadar mengandalkan impor tanpa berkontribusi dalam pembangunan perkebunan di dalam negeri. Langkah tegas dan kebijakan pengetatan ini mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR, yang membidangi urusan perdagangan dan BUMN. Dukungan ini mengemuka setelah dilaksanakannya rapat gabungan pada bulan April yang melibatkan pejabat dari kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, serta perusahaan perdagangan BUMN. Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan sepakat untuk mendukung penuh persyaratan yang mewajibkan importir gula rafinasi untuk membangun perkebunan domestik di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap