India resmi menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 12-13 September. Pertemuan puncak ini mempertemukan blok 11 negara yang kini menguasai hampir separuh populasi dunia, menyumbang 40 persen dari total output global, mengontrol 44 persen produksi minyak dunia, dan menggerakkan sekitar seperempat volume perdagangan internasional.
Kekuatan ekonomi aliansi ini diproyeksikan tumbuh 3,7 persen pada tahun ini, melampaui laju kelompok negara maju G7 yang tertahan di angka 1 persen. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendarat di New Delhi pada Jumat pagi untuk menghadiri agenda strategis tersebut secara langsung.
Lonjakan pengaruh BRICS tidak lepas dari gelombang ekspansi pada 2024. Aliansi yang awalnya berdiri setelah krisis keuangan 2008 itu memperluas keanggotaannya dengan merangkul Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Mesir, dan Etiopia.
Impor Minyak Mentah dari Rusia, Bahlil, Demi Kedaulatan dan Tak Boleh Diintervensi
Penyeimbang Lembaga Keuangan Global
Untuk mengurangi ketergantungan pada sistem finansial Barat, BRICS telah mengoperasikan Bank Pembangunan Baru (NDB). Lembaga ini dirancang sebagai institusi pembiayaan yang beroperasi tanpa intervensi negara-negara Barat.
Kendati demikian, tantangan struktural masih membayangi. Hingga akhir 2024, NDB baru menyetujui pembiayaan sekitar US$ 39 miliar atau setara Rp 690,3 triliun. Kapasitas pendanaan tersebut masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan skala lembaga multilateral seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, sebagian besar instrumen pendanaan NDB masih dihimpun dalam denominasi dolar Amerika Serikat.
Indonesia Perkuat Perikanan Skala Kecil melalui KNMP di Forum FAO
Perbedaan Sikap Internal
Di balik pertumbuhan skala ekonominya, kohesi internal BRICS menghadapi ujian geopolitik. Blok ini sempat menghadapi kebuntuan saat pertemuan tingkat menteri luar negeri pada Mei lalu, yang berakhir tanpa menghasilkan pernyataan bersama.
Ketegangan tersebut mencuat akibat perbedaan sikap politik antaranggota. Iran mendesak agar forum secara tegas mengecam tindakan Amerika Serikat dan Israel, sementara Uni Emirat Arab menolak usulan pernyataan tersebut. Dinamika ini memperlihatkan bahwa meski kekuataan ekonomi BRICS terus berkembang dan menantang dominasi Barat, konsensus politik di dalam blok tetap membutuhkan kompromi yang tidak sederhana.
