Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menawarkan sebuah solusi nyata guna menjawab berbagai aspirasi masyarakat seputar kelanjutan pembangunan proyek jalan tol di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diusulkan untuk mengatasi polemik dan dinamika pembangunan infrastruktur jalan tol di daerah tersebut, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan kembali trase Bypass Bukittinggi yang sebelumnya telah direncanakan oleh pemerintah. Pernyataan dan usulan strategis ini disampaikan oleh Andre Rosiade ketika meninjau langsung penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang yang terletak di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada hari Kamis (20/8).
Gagasan yang diajukan oleh Andre berfokus pada pengaktifan kembali rencana jalur Bypass Bukittinggi yang sebelumnya telah dirancang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jalur trase tersebut diketahui belum terealisasi selama puluhan tahun. Mandeknya proyek jalur bypass ini terjadi lantaran belum adanya langkah konkret terkait proses pembebasan lahan dari pihak pemerintah daerah maupun pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan selama kurun waktu yang panjang tersebut.
Untuk merespons kondisi tersebut dan mencari jalan keluar bersama, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Hutama Karya terus berupaya mencari beragam alternatif pelaksanaan. Upaya pencarian opsi terbaik ini dilakukan agar pengerjaan proyek jalan tol di Sumatera Barat tetap dapat terlaksana tanpa mengganggu kepentingan masyarakat setempat. Dalam skema yang ditawarkan, rute jalan tol akan didorong melintasi trase tersebut, sehingga akses pintu keluar atau exit tol Bukittinggi nantinya dapat langsung memanfaatkan trase bypass yang telah ada.
Ada Kecelakaan Truk dan Kontainer, KM 86-85 Tol Cipularang Arah Jakarta Padat
Terkait persoalan pengadaan tanah, Andre mendorong agar pemerintah pusat bersama pihak PT Hutama Karya dapat membantu proses pembebasan lahan bypass yang sebelumnya belum diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Pembebasan lahan tersebut direncanakan akan memanfaatkan alokasi anggaran dari pos dana pembebasan lahan jalan tol. Melalui rancangan ini, pembebasan lahan tambahan disiapkan mencakup jalan sepanjang kurang lebih 6 kilometer, yang nantinya akan langsung dibangun menjadi jalur bypass sekaligus difungsikan sebagai akses penghubung exit tol Bukittinggi.
Pembangunan jalur bypass ini diharapkan mampu menjadi alternatif penting untuk mengatasi sekaligus mengurai titik-titik kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional di wilayah Sumatera Barat, khususnya di kawasan Padang Luar. Andre menilai bahwa dengan merealisasikan pembangunan jalur bypass melalui trase yang sudah tersedia, permasalahan kepadatan arus kendaraan di kawasan Padang Luar dapat diatasi secara optimal, sekalipun proyek pembangunan flyover Padang Luar pada akhirnya tidak dibangun.
Duduk Perkara KPK Ungkap 73 Kuota Mahasiswa Mandiri Dijual Rektor Unsoed dari FK hingga FH
Sebagai langkah tindak lanjut guna mematangkan pembahasan rencana trase bypass tersebut, sebuah pertemuan koordinasi telah dijadwalkan pada tanggal 8 September 2026. Dalam agenda pertemuan tersebut, pihak-pihak terkait akan diundang, mulai dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Pak Andi, perwakilan PT Hutama Karya, Bupati Agam beserta jajarannya, hingga pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran terkait. Andre Rosiade menyampaikan harapannya agar seluruh tahapan persiapan proyek dapat dimulai pada akhir tahun ini, sehingga tahapan pembangunan fisik di lapangan dapat resmi berjalan pada awal tahun berikutnya.
