Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipisah dari Pendidikan, BGN Pastikan Program Tetap Berjalan

Menanggapi putusan peradilan konstitusi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan kejelasan mengenai sikap dan tindak lanjut dari pihak regulator operasional. Sudaryono menyatakan bahwa sebagai sebuah lembaga operasional, BGN akan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (4/8/2026). Komitmen tersebut menegaskan bahwa BGN selalu bersiap untuk mengadaptasi setiap perubahan regulasi yang diamanatkan oleh putusan hukum tertinggi di Indonesia.

Pihak internal BGN juga telah melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap amar Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut. Berdasarkan hasil telaah hukum yang dilakukan oleh BGN, disimpulkan bahwa putusan MK tersebut bersifat conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat. Dalam keterangan tertulisnya, Sudaryono memaparkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sama sekali tidak membatalkan ataupun menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sedang maupun akan dijalankan. Sebaliknya, hasil peradilan tersebut justru memberikan petunjuk dan arah yang jelas bagi pemerintah mengenai penyesuaian mekanisme penganggaran yang wajib diterapkan secara bertahap.

Baca Juga

Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Wilayah Jadetabek

Lebih rinci lagi, Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan batasan spesifik terhadap mekanisme penganggaran negara, khususnya mengenai cara penghitungan anggaran Program MBG di dalam komponen mandatory spending atau pengeluaran wajib untuk sektor pendidikan. MK tidak mematikan program, melainkan mengatur agar penyusunan pos anggaran belanja dapat ditempatkan sesuai proporsi dan kategorinya. Untuk memberikan kepastian pelaksanaan serta kelancaran proses penyesuaian di tingkat birokrasi, pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun guna melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara cermat dan terstruktur.

Penerapan aturan baru dalam penganggaran ini akan membawa perubahan nyata pada struktur APBN mendatang. Terhitung mulai APBN Tahun Anggaran 2028, dana atau anggaran Program MBG yang tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pengalokasian dana untuk operasional pendidikan dapat difokuskan pada komponen utamanya, sementara program pemenuhan gizi yang berada di luar komponen inti pendidikan akan disesuaikan penganggarannya sesuai mekanisme yang telah diatur dalam masa transisi tersebut.

Baca Juga

Nilai Ekspor CPO Tumbuh 7,32 Persen, Mentan Sebut Hilirisasi Sawit Senjata Strategis Indonesia

Di sisi lain, Sudaryono menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakikatnya justru memperkuat landasan hukum keberadaan program tersebut. Menurutnya, keputusan MK justru menegaskan secara eksplisit bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang konstitusional. Dari aspek kelembagaan, putusan ini juga tidak merombak atau mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai lembaga penyelenggara Program MBG. Oleh karena Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 ini bersifat final dan mengikat, ketetapan hukum ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan BGN dalam menyusun arah kebijakan serta desain penganggaran Program MBG di masa depan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap