AS Kembalikan Dana Bea Masuk Impor Era Trump Senilai Rp 1.790 Triliun

Kebijakan tarif resiprokal tersebut awalnya diterapkan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2025 dengan memanfaatkan wewenang dari International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Bagi administrasi Trump, kebijakan bea masuk yang agresif ini diposisikan sebagai pilar utama atau inti dari seluruh agenda ekonomi serta kebijakan luar negerinya. Namun, dasar hukum penggunaan IEEPA ini mendapat tantangan hukum hingga akhirnya MA AS memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan untuk situasi saat ini. Keputusan MA ini secara otomatis menghapuskan kebijakan bea masuk tersebut pada akhir Februari.

Menyusul keputusan dari Mahkamah Agung, Hakim Federal Richard Eaton kemudian mengeluarkan perintah resmi. Hakim Eaton menginstruksikan agar seluruh bea masuk yang telah dipungut dari para importir di bawah payung hukum IEEPA harus segera dikembalikan. Skala dari pemungutan tarif ini ternyata sangat luas. Tercatat ada lebih dari 330.000 importir yang telah membayar tarif IEEPA tersebut. Transaksi yang terdampak pun tidak main-main, mencakup lebih dari 53 juta transaksi impor yang telah diselesaikan sebelum akhirnya aturan ini dibatalkan oleh pengadilan.

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp17.900 per Dolar AS di Tengah Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengelola proses pengembalian dana yang sangat rumit dan melibatkan jutaan transaksi ini, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection atau CBP) mengambil langkah taktis. Pada akhir April, CBP resmi menerapkan sistem khusus yang dinamakan Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE). Sistem CAPE ini dirancang secara khusus untuk melacak serta menyalurkan pengembalian bea masuk kepada para importir yang berhak. Melalui sistem ini, proses verifikasi data transaksi impor dapat dilakukan dengan lebih terstruktur demi memastikan ketepatan penyaluran dana.

Perkembangan proses pengembalian dana ini terekam jelas dalam dokumen pengadilan yang dirangkum oleh pejabat CBP, Brandon Lord. Hingga tanggal 31 Juli 2026, sistem CAPE dilaporkan telah menerima sebanyak 252.496 deklarasi pengembalian bea masuk. Jumlah deklarasi tersebut mencakup lebih dari 25 juta entri impor yang diajukan oleh para pelaku usaha. Data dari dokumen pengadilan ini menunjukkan betapa kompleksnya proses administrasi yang harus dilewati oleh CBP dalam menangani klaim pengembalian dana impor yang diajukan oleh ratusan ribu importir tersebut.

Baca Juga

IHSG Menguat ke Level 6.351 di Tengah Aksi Jual Asing, Simak Rekomendasi Saham ANTM hingga ARCI

Dari segi nilai finansial, dokumen pengadilan mencatat ada hampir US$ 129 militar dana pengembalian yang bersifat potensial maupun yang telah disahkan untuk diproses melalui sistem CAPE. Dari total potensi tersebut, sekitar US$ 100 miliar di antaranya kini telah sepenuhnya selesai diproses, mendapatkan sertifikasi, dan dikirimkan ke Departemen Keuangan AS untuk segera dicairkan kepada para importir. Sisa dana lainnya masih terus diproses oleh otoritas terkait agar seluruh kewajiban pengembalian dana ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.

Meskipun kebijakan tarifnya dibatalkan oleh MA AS, Donald Trump tetap membela program ekonominya tersebut. Trump menyatakan, "Kebijakan bea masuk ini luar biasa. Kami telah mengumpulkan ratusan miliar dolar, tapi Mahkamah Agung memang sedikit menghambat kami." Di sisi lain, pemerintahan Trump mengambil serangkaian langkah untuk secara efektif menghidupkan kembali rezim bea masuk IEEPA tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda. Walaupun demikian, pemerintahan Trump tetap terus menyalurkan pengembalian dana terkait rezim IEEPA yang telah dibatalkan tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap