BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2025 dengan Catatan

Dalam LHP yang diserahkan tersebut, BPK mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan dan perhatian serius. Salah satu temuan utama BPK adalah mengenai dasar hukum penagihan dan penyetoran denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan yang dinilai masih perlu disempurnakan agar memiliki landasan yang lebih kuat. Selain masalah regulasi denda tersebut, BPK juga menemukan adanya pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketidaktertiban juga ditemukan pada pengelolaan jaminan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), sehingga BPK meminta Ditjen Minerba untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Merespons berbagai temuan tersebut, Kementerian ESDM menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Hingga saat ini, Kementerian ESDM tercatat telah berhasil menindaklanjuti sebesar 82,44% dari keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. Tingkat penyelesaian rekomendasi ini tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 76%. Selain itu, terkait dengan penyelesaian kasus kerugian negara, Kementerian ESDM juga telah melakukan langkah konkret dengan menyelesaikan sebanyak 88 kasus dari total 99 kasus kerugian negara yang tercatat.

Baca Juga

Mimpi Anak Petani, Ismi Ulfaida Jadi Paskibraka Pertama dari Sekolah Rakyat

Opini WTP yang berhasil diraih untuk Laporan Keuangan Tahun 2025 ini tentunya tidak lepas dari berbagai capaian positif yang berhasil ditunjukkan oleh Kementerian ESDM sepanjang tahun tersebut. BPK mencatat bahwa kementerian ini telah menunjukkan komitmen tinggi dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tidak hanya itu, kinerja keuangan Kementerian ESDM juga diperkuat oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan di lingkungan Kementerian ESDM.

BPK turut memberikan sorotan strategis mengenai pentingnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pemanfaatan teknologi modern. BPK mendorong kementerian untuk memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), analisis data, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Namun, dalam upaya menerapkan konsep Government 5.0 ini, BPK mengidentifikasi sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi proses transformasi digital yang belum merata di semua lini, adanya fragmentasi data pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kecerdasan buatan (AI). Selain itu, masalah integritas tata kelola, kapasitas SDM secara umum, keamanan siber (cybersecurity), hingga koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi.

Baca Juga

TNI-Polri Selidiki Penembakan Warga di Sekitar Lokasi Festival Budaya Lembah Baliem 2026

Guna memastikan keberlanjutan pengawasan dan mendukung ketahanan nasional, BPK telah merencanakan langkah pengawasan berikutnya. Pada Semester II 2025, BPK akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional di bidang ketahanan energi. Pemeriksaan tematik ini akan mencakup beberapa sektor krusial, antara lain pengelolaan energi baru terbarukan (EBT) serta pengelolaan sumber daya mineral. Di samping itu, BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batu bara guna memastikan seluruh aktivitas pertambangan komoditas tersebut berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan transparan.