BPKH Usulkan 3 Poin Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk Atasi Mismatch Aturan

Poin pertama yang diusulkan oleh Fadlul berfokus pada penguatan kelembagaan BPKH secara menyeluruh. Dalam poin ini, pihak BPKH meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperjelas serta mempertegas kewenangan dan fungsi dari dewan pengawas BPKH. Ketidakjelasan fungsi dan kerangka birokrasi yang ada dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 dianggap membebani efisiensi kerja lembaga. Sebagai gambaran kerumitan prosedur saat ini, BPKH harus melalui proses administrasi yang sangat panjang hingga membutuhkan sampai dengan 14 tanda tangan hanya untuk mengeksekusi setiap sen investasi yang hendak dilakukan.

Baca Juga

Sri Mulyani Ditunjuk Pimpin Penggalangan Pendanaan Bank Dunia untuk Negara Miskin

Poin kedua yang menjadi perhatian utama BPKH dalam usulan revisi tersebut berkaitan dengan penguatan instrumen investasi dana haji. Pihak BPKH berkeinginan agar jenis dan fleksibilitas instrumen investasi yang dapat diakses oleh dana haji bisa semakin diperkuat dan diperluas melalui payung hukum yang baru. Penguatan instrumen ini dinilai sangat penting untuk menjawab tuntutan penyerapan hasil investasi yang lebih maksimal, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi BPKH dalam menempatkan dana kelolaan pada portofolio syariah yang produktif.

Kebutuhan akan penguatan instrumen investasi ini juga dipicu oleh tingginya ekspektasi publik yang diwakili oleh Komisi 8 DPR RI. Fadlul menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI berharap agar nilai manfaat atau hasil investasi dari pengelolaan dana haji dapat dioptimalkan lebih tinggi lagi, bahkan terdapat harapan agar imbal hasil tersebut mampu mencapai angka dua digit (double digit). Namun, pencapaian target tersebut menghadapi kendala nyata di lapangan mengingat rezim keuangan dan investasi saat ini umumnya masih berada pada tingkat satu digit (single digit).

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp17.974 per Dolar AS Pagi Ini

Menurut Fadlul, sangat sulit bagi BPKH untuk merealisasikan ekspektasi nilai manfaat double digit apabila lembaga tersebut hanya berpatokan pada instrumen investasi syariah yang tersedia saat ini di bawah aturan lama. Oleh sebab itu, tiga poin usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diharapkan dapat segera dibahas oleh pembuat undang-undang. Penyesuaian aturan ini dinilai menjadi kunci utama untuk menghapus ketidaksinkronan regulasi, menyederhanakan rantai birokrasi investasi, serta membuka peluang pengembangan instrumen syariah yang lebih berdaya saing demi kemaslahatan jemaah haji Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap