Berita Viral Terkini
BerandaHukumPolitikEkonomiPemerintahanBisnisSosialPeristiwaNasionalMegapolitanInternasionalOlahragaOtomotifTeknologiKesehatanHiburanMetroKriminalLingkunganPendidikanGaya HidupKeuanganBerita NasionalHukum & KriminalBeritaInfrastrukturGeneral NewsBerita UtamaNewsPopuler
Beranda/Politik

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas demi Cegah Korupsi

Togar SiregarDiterbitkan 5 Agu 2026 - 21.10 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas demi Cegah Korupsi
Foto/Ilustrasi: news.detik.com.
A-A+

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas para kepala daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan menyusul digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pertemuan ini berlangsung secara hibrida dari Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (4/8/2026), dengan pernyataan resmi yang dirilis oleh Mendagri pada Rabu (5/8/2026).

Langkah penguatan ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas masih adanya sejumlah kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Tito Karnavian menyoroti beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (

Berita Viral Terkini

Copyright 2026 Berita Viral Terkini - All Rights Reserved.

Kategori

HukumPolitikEkonomiPemerintahanBisnisSosialPeristiwaNasionalMegapolitanInternasionalOlahragaOtomotifTeknologiKesehatanHiburanMetroKriminalLingkunganPendidikanGaya HidupKeuanganBerita NasionalHukum & KriminalBeritaInfrastrukturGeneral News
KPK
) serta aparat penegak hukum lainnya dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Mendagri, pengawasan eksternal memiliki keterbatasan fisik dan waktu, sehingga benteng pertahanan utama harus datang dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Pemerintah tidak mungkin mengawasi dan menjaga gerak-gerik setiap kepala daerah selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Oleh karena itu, komitmen pribadi dan integritas moral menjadi penentu utama agar para pejabat daerah tidak tergelincir dalam praktik lancung.
Baca Juga

MKD DPR RI Agendakan Rapat Pimpinan Pekan Depan Bahas Laporan Kasus 'Kayak Sirkus' Deddy Sitorus

MKD DPR RI Agendakan Rapat Pimpinan Pekan Depan Bahas Laporan Kasus 'Kayak Sirkus' Deddy Sitorus

Rapat koordinasi di Surabaya ini menjadi wujud nyata sinergi lintas lembaga dalam menekan angka korupsi di tingkat daerah. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran para pimpinan lembaga tinggi negara dalam acara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat. Ketua KPK Setyo Budiyanto hadir secara langsung bersama Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, Aryanto Wibowo. Dari jajaran pemerintah daerah setempat, tampak hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Pertemuan ini dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen penting pengambil kebijakan di daerah. Selain dihadiri secara fisik oleh sejumlah tokoh penting, rakor juga diikuti secara hibrida oleh para bupati, wali kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretaris daerah (sekda), serta inspektur daerah dari seluruh wilayah Jawa Timur dan Bali. Tidak hanya itu, perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Ombudsman Republik Indonesia, hingga para Kepala Dinas Pekerjaan Umum se-Jawa Timur dan Bali turut serta memantau jalannya diskusi guna menyamakan persepsi mengenai pencegahan korupsi di sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Baca Juga

Jakarta Selatan Diprediksi Hujan Ringan Sore Ini

Jakarta Selatan Diprediksi Hujan Ringan Sore Ini

Sebagai langkah tindak lanjut, kegiatan koordinasi di Surabaya ini bukanlah akhir dari rangkaian program pencegahan korupsi nasional. Pertemuan khusus untuk wilayah Jawa Timur dan Bali ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan integritas yang dibagi ke dalam 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia. Melalui pembagian klaster ini, Kemendagri bersama KPK dan BPKP berharap dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah secara lebih spesifik, mendalam, dan terukur. Pemerintah menargetkan agar pola pembinaan dan pengawasan ini mampu mendorong lahirnya sistem tata kelola keuangan serta pembangunan daerah yang lebih transparan dan bebas dari intervensi koruptif di masa mendatang.

Ikuti Berita Viral Terkini

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

KPKKemendagriPencegahan KorupsiTito Karnavian

Berita Terbaru Lainnya

BPKH Usulkan 3 Poin Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk Atasi Mismatch AturanSri Mulyani Ditunjuk Pimpin Penggalangan Pendanaan Bank Dunia untuk Negara MiskinRupiah Menguat ke Rp17.974 per Dolar AS Pagi IniPemberdayaan Perempuan Ultra Mikro Jadi Langkah PNM Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Daerah 3TBooth Mitsubishi Motors di GIIAS 2026 Hadirkan Lini Kendaraan Hybrid dan Area Edukasi InteraktifPendaftar MagangHub Tembus 400 Ribu Orang, Kemenaker Siapkan Seleksi Tahap Pertama dan Pelatihan VokasiMKD DPR RI Agendakan Rapat Pimpinan Pekan Depan Bahas Laporan Kasus 'Kayak Sirkus' Deddy SitorusJakarta Selatan Diprediksi Hujan Ringan Sore Ini

Paling Banyak Dibaca

Jadwal Pertunjukan Wayang Kulit Agustus 2026 di Berbagai Daerah

Seni Budaya

Jadwal Pertunjukan Wayang Kulit Agustus 2026 di Berbagai Daerah

1 Agu 2026

Nasib TikTok di Amerika Serikat Menjelang Tenggat Waktu Divestasi 2025

Teknologi

Nasib TikTok di Amerika Serikat Menjelang Tenggat Waktu Divestasi 2025

25 Jul 2026

Menko AHY Desak Investigasi Menyeluruh atas Kebakaran KM Mutiara Sentosa di Perairan Madura

Nasional

Menko AHY Desak Investigasi Menyeluruh atas Kebakaran KM Mutiara Sentosa di Perairan Madura

3 Agu 2026

Jeda Serangan Amerika Serikat Buka Peluang Negosiasi dengan Iran di Timur Tengah

Internasional

Jeda Serangan Amerika Serikat Buka Peluang Negosiasi dengan Iran di Timur Tengah

27 Jul 2026

Kemnaker Catat 32.389 Pekerja Terkena PHK Sepanjang Semester Pertama 2026

Ketenagakerjaan

Kemnaker Catat 32.389 Pekerja Terkena PHK Sepanjang Semester Pertama 2026

27 Jul 2026

Permintaan Maaf Komunitas Pajero Usai Konvoi di Tol Surabaya-Mojokerto Tuai Keluhan

Berita

Permintaan Maaf Komunitas Pajero Usai Konvoi di Tol Surabaya-Mojokerto Tuai Keluhan

27 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Jadwal Pertunjukan Wayang Kulit Agustus 2026 di Berbagai DaerahSeni Budaya 路 1 Agu 2026
  2. 2Nasib TikTok di Amerika Serikat Menjelang Tenggat Waktu Divestasi 2025Teknologi 路 25 Jul 2026
  3. 3Menko AHY Desak Investigasi Menyeluruh atas Kebakaran KM Mutiara Sentosa di Perairan MaduraNasional 路 3 Agu 2026
  4. 4Jeda Serangan Amerika Serikat Buka Peluang Negosiasi dengan Iran di Timur TengahInternasional 路 27 Jul 2026
  5. 5Kemnaker Catat 32.389 Pekerja Terkena PHK Sepanjang Semester Pertama 2026Ketenagakerjaan 路 27 Jul 2026
Berita Utama
News

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap