MKD DPR RI Agendakan Rapat Pimpinan Pekan Depan Bahas Laporan Kasus 'Kayak Sirkus' Deddy Sitorus

Pernyataan yang menjadi dasar pelaporan ini adalah ucapan Deddy Sitorus yang menyebut jalannya rapat kerja 'kayak sirkus'. Ucapan tersebut dilontarkan di tengah-tengah rapat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang saat itu sedang diliput secara langsung oleh para jurnalis. Hal inilah yang kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Wakil Ketua MKD DPR RI, Imron Amin, memberikan konfirmasi mengenai rencana rapat pimpinan tersebut kepada wartawan pada hari Rabu, 5 Agustus 2026. Menurut penjelasan dari Imron Amin, rapat internal tingkat pimpinan MKD tersebut nantinya secara khusus akan membahas mengenai penjadwalan proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini direncanakan akan dilakukan baik terhadap pihak pelapor, yaitu perwakilan dari KWP, maupun terhadap pihak terlapor, yaitu Deddy Sitorus sendiri.

Baca Juga

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas demi Cegah Korupsi

Mengenai waktu pelaksanaan rapat yang baru bisa digelar pada pekan depan, Imron Amin menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesibukan para pimpinan MKD saat ini. Seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI saat ini sedang berada di daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing. Oleh karena itu, rapat pimpinan baru dapat dilaksanakan secara bersama-sama setelah para pimpinan MKD kembali dari daerah pemilihan mereka.

Di sisi lain, perwakilan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Erwin Syahputra, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, menjelaskan latar belakang diajukannya laporan tersebut. Erwin Syahputra menyatakan bahwa laporan terhadap Deddy Sitorus ini berkaitan erat dengan dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan. Sebelum memutuskan untuk membawa masalah ini ke MKD, pihak KWP sebenarnya sudah meminta Deddy Sitorus untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Deddy Sitorus yang menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka sebagaimana yang diminta oleh pihak wartawan.

Baca Juga

Jakarta Selatan Diprediksi Hujan Ringan Sore Ini

Karena tidak adanya iktikad untuk meminta maaf secara terbuka dari pihak terlapor, KWP akhirnya memutuskan untuk melayangkan laporan resmi ke MKD DPR RI. Laporan pengaduan tersebut diserahkan secara langsung di gedung DPR RI yang berlokasi di Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 31 Juli. Laporan pengaduan yang diajukan oleh KWP terhadap Deddy Sitorus ini telah resmi terdaftar dan diregistrasi oleh sekretariat MKD dengan nomor pengaduan 78.

Dalam penyerahan berkas laporan tersebut, pihak KWP tidak hanya menyerahkan surat aduan secara tertulis, tetapi juga menyertakan sejumlah barang bukti pendukung. Barang bukti yang diserahkan kepada MKD DPR RI berupa sebuah flashdisk (diska lepas) yang berisi dokumen elektronik. Di dalam flashdisk tersebut terdapat rekaman video pernyataan Deddy Sitorus yang menyebut rapat 'sirkus' pada saat rapat kerja Komisi II berlangsung, serta beberapa rekaman video pernyataan dari teman-teman jurnalis televisi yang berada di lokasi kejadian sebagai penguat laporan tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap