Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerapkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan keringanan tersebut diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat mulai 10 Agustus hingga dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026.
Dalam program yang berlangsung di Kepri tersebut, wajib pajak mendapatkan pembebasan sanksi administratif PKB sebesar 100 persen. Selain itu, terdapat pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen yang berlaku di luar tahun berjalan. Pemilik kendaraan juga dapat memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sebesar 100 persen serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) II.
Langkah Kepri ini menambah daftar provinsi yang menggelar pemutihan PKB. Berbagai wilayah lain juga menyelenggarakan program serupa dengan skema keringanan yang bervariasi bagi para pemilik kendaraan.
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, Penahanan Tersangka dan Peluang Pemeriksaan Ridwan Kamil
Di DKI Jakarta, Samsat Provinsi Jakarta menggelar pemutihan sanksi administratif untuk PKB serta BBNKB. Program di Jakarta ini berjalan sejak awal Juni lalu dan akan terus dilangsungkan hingga Agustus 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menawarkan pengurangan pokok pajak, sanksi administratif, dan tunggakan PKB bagi yang melakukan pembayaran mulai 2 Februari hingga 31 Desember 2026. Sebelumnya, Jawa Tengah juga memberikan diskon 5 persen untuk pembayaran PKB, sanksi administratif, dan tunggakan pokok sejak 5 Januari 2025.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung turut menerapkan keringanan denda PKB dan BBNKB sejak 2 Juni hingga 31 Agustus. Melalui skema di Lampung, wajib pajak yang menunggak satu tahun atau lebih hanya perlu membayar PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama, sedangkan sisa tunggakan dan denda dihapus. Untuk mutasi atau balik nama dalam daerah, terdapat diskon PKB sebesar 25 persen bagi kendaraan roda empat dan 50 persen bagi roda dua. Kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Lampung memperoleh diskon PKB sebesar 50 persen pada tahun pertama dan kedua. Lampung juga menyediakan diskon 5 hingga 25 persen bagi wajib pajak yang patuh membayar kewajibannya.
Di wilayah Sumatra lainnya, Bapenda Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar program pemutihan PKB mulai 1 Mei hingga Agustus 2026. Keringanan yang diberikan meliputi pembebasan denda keterlambatan serta tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya yang berlaku untuk satu tahun berjalan. Layanan ini juga mencakup diskon sebesar 50 persen untuk mutasi masuk kendaraan ke Provinsi Bengkulu.
Bank Indonesia Dorong Transformasi Pembiayaan Produktif Lewat Sinergi Kebijakan
Untuk wilayah Bali, Bapenda Provinsi Bali menawarkan keringanan pembayaran PKB khusus kendaraan roda dua. Keringanan sebesar 8 persen diberikan untuk motor dengan kapasitas mesin hingga 200 cc, dan 9 persen untuk motor di atas 200 cc. Bagi wajib pajak patuh yang tidak memiliki tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya, disediakan tambahan pengurangan pokok PKB sebesar 10 persen untuk kendaraan hingga 200 cc dan tambahan 5 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
Pelaksanaan program terkait pajak kendaraan juga terlihat di wilayah Jawa Barat. Sejumlah warga tampak mengantre untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak di Samsat Kota Bekasi pada Sabtu, 12 April 2025.
