Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk merilis data terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Hasil survei yang sangat penting bagi perkembangan sektor keuangan nasional ini dipaparkan secara resmi dalam sebuah konferensi pers. Acara rilis pers tersebut diselenggarakan di Gedung BPS yang berlokasi di Jakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Melalui publikasi data terbaru ini, masyarakat dapat melihat perkembangan pemahaman serta akses terhadap layanan keuangan di Indonesia secara komprehensif.
Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan pencapaian indeks literasi keuangan secara nasional. Berdasarkan hasil SNLIK 2026, indeks literasi keuangan nasional berhasil menyentuh angka 69,57 persen. Hasil ini menunjukkan tren yang positif karena mengalami peningkatan sebesar 2,93 persen basis poin jika dibandingkan dengan indeks pada tahun 2025 lalu yang tercatat sebesar 66,64 persen. Peningkatan ini mencerminkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.
Secara lebih terperinci, tingkat literasi keuangan konvensional pada SNLIK 2026 juga tercatat mencapai angka 69,57 persen. Sama seperti indeks nasional secara keseluruhan, angka literasi keuangan konvensional ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,93 persen basis poin dari perolehan pada survei sebelumnya yang berada di angka 66,64 persen. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa berbagai program edukasi keuangan konvensional yang dijalankan oleh berbagai pihak terkait telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat.
Belajar Investasi dari Strategi Bermain Esports di Ajang Kapolri Cup 2026
Namun, situasi yang berbeda ditunjukkan oleh data literasi pada sektor keuangan syariah. Hasil SNLIK 2026 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah mengalami penurunan menjadi 43,07 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan syariah pada SNLIK tahun 2025 yang mencapai 43,42 persen, angka pada tahun 2026 ini mengalami penurunan atau terkoreksi sebesar 0,35 persen basis poin. Hal ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah di tanah air.
Jika ditinjau berdasarkan wilayah geografis atau provinsi di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang mencatatkan pencapaian indeks literasi keuangan yang sangat menonjol. Provinsi DKI Jakarta berhasil mencatatkan diri sebagai wilayah dengan indeks literasi keuangan tertinggi di Indonesia, dengan angka mencapai 84,01 persen. Setelah DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan menyusul di posisi berikutnya dengan indeks literasi keuangan sebesar 79,69 persen. Sementara itu, Provinsi Bali menempati posisi ketiga dengan indeks literasi keuangan yang mencapai 78,77 persen.
Bank Indonesia Dorong Transformasi Pembiayaan Produktif Lewat Sinergi Kebijakan
Tidak hanya indeks literasi keuangan yang mengalami perbaikan, indeks inklusi keuangan nasional juga menunjukkan pergerakan yang positif pada tahun 2026. Indeks inklusi keuangan secara nasional meningkat dari yang sebelumnya sebesar 92,74 persen menjadi 93,61 persen pada tahun 2026. Kenaikan ini merepresentasikan pertumbuhan sebesar 0,87 persen dalam hal akses masyarakat terhadap produk dan layanan lembaga keuangan. Data-data yang dirilis secara bersama oleh BPS, OJK, dan LPS ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan keuangan nasional di masa mendatang.
