Pemerintah terus memantau progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera guna memastikan kelancaran konektivitas antarprovinsi. Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung meninjau perkembangan di lapangan, khususnya pada proyek Ruas Tol Palembang–Betung–Tempino–Jambi yang berlokasi di kawasan Jembatan Musi V, Sumatera Selatan. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap oleh Hutama Karya ini terus dikebut penyelesaiannya.
Pembangunan fisik untuk ruas Palembang–Betung sepanjang 69,19 kilometer saat ini telah mencapai 85,54 persen, sedangkan pembebasan lahannya tercatat berada di angka 88,43 persen. Hutama Karya menargetkan jalan tol ini dapat beroperasi pada akhir 2026. Salah satu kemajuan penting adalah struktur Jembatan Musi V yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan kekuatan setelah melalui uji beban statik dan dinamik. Sertifikat Persetujuan Laik Fungsi (PLF) untuk jembatan tersebut telah diserahkan oleh Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Armen Adekristi, kepada Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026.
Waskita Karya Percepat Restrukturisasi dan Perkuat Fokus Bisnis Jalan Tol
Dalam tinjauan lapangan tersebut, Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani turut didampingi oleh jajaran direktur proyek Hutama Karya. Di antaranya adalah Fakhrudin Hariyanto selaku Project Director Palembang–Betung Seksi 1–2, Dinny Suryakencana sebagai Project Director Palembang–Betung Seksi Struktur, dan Bambang Hendrarto selaku Project Director Palembang–Betung Seksi 3. Turut hadir pula Ahmadi sebagai Project Director Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan M. Razi selaku Project Director Betung–Tempino–Jambi Seksi 1B. Koordinasi di lapangan juga melibatkan Kepala Kantor Pertanahan BPN Banyuasin Moren Naibaho dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Musi Banyuasin Rosidi untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan.
Persoalan pembebasan lahan memang kerap menjadi tantangan utama dalam proyek infrastruktur skala besar. Sebagai perbandingan, pembangunan fisik Tahap I Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer di Provinsi Lampung sebelumnya juga memerlukan pengawasan ketat dari tiga menteri kabinet saat progresnya mencapai 20 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memantau langsung proyek tersebut sejak mendarat di Bandara Radin Inten II dan disambut oleh Sekretaris Provinsi Lampung Sutono.
Rencana Perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya Menanti Hasil Restrukturisasi Keuangan
Untuk mengatasi hambatan lahan di Lampung, Menteri ATR Sofyan Djalil menyatakan bahwa bidang tanah yang bersengketa akan diselesaikan melalui mekanisme konsinyasi ke pengadilan. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bahwa uang ganti rugi (UGR) diperkirakan paling lambat dibayarkan pada pertengahan Juli dengan dana sebesar Rp32 miliar yang telah disediakan. Proyek Tahap I ini dibagi ke dalam beberapa paket, di mana PT PP mengerjakan Paket I ruas Pelabuhan-Bakauheni sepanjang 39,4 kilometer. PT Waskita Karya menggarap ruas Lematang-Kota Baru yang merupakan bagian dari Paket II sepanjang 40,6 kilometer, dan PT Adhi Karya menangani Paket III ruas Branti-Metro sepanjang 29,5 kilometer. Target penyelesaian pengerjaan dipecah secara bertahap, dengan ruas Pelabuhan-Bakauheni (8,9 km) dan Lematang-Kota Baru (5,64 km) selesai pada Maret 2017, disusul ruas Branti-Metro (13,5 km) serta Gunung Sugih-Terbanggi Besar (10 km) pada Desember 2017.
