Sistem pencatatan riwayat kredit di Indonesia telah mengalami transisi dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dahulu dikelola Bank Indonesia menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui layanan Informasi Debitur (iDeb), riwayat pinjaman masyarakat kini tercatat secara terpusat. Bagi para pengguna layanan keuangan digital, kedisiplinan membayar kewajiban sangat menentukan reputasi finansial mereka. Salah satu persoalan yang kian mengemuka adalah dampak galbay pinjaman online legal terhadap catatan kredit. Istilah galbay dikenal luas sebagai singkatan untuk kondisi gagal bayar atau tindakan sengaja tidak melunasi cicilan pinjaman online.
Ketika seorang debitur memutuskan untuk tidak membayar tagihan pada platform legal, data mereka secara otomatis akan dilaporkan ke sistem OJK. Konsekuensi paling cepat dan bersifat permanen dari tindakan ini adalah tercatatnya nama debitur sebagai pihak bermasalah di dalam SLIK OJK, yang sebelumnya lebih familier disebut BI Checking. Imbas dari rekam jejak buruk ini sangat signifikan. Akses peminjam untuk menikmati produk keuangan formal, seperti kredit pemilikan rumah (KPR) atau pembiayaan kendaraan bermotor, bisa terblokir selama tiga hingga lima tahun ke depan, atau bahkan lebih lama bergantung pada penyelesaian utang tersebut.
Cara Melaporkan Pinjol Ilegal ke OJK dan Polisi Saat Mengalami Teror
Dampak dari catatan kredit yang bermasalah ternyata tidak hanya sebatas penolakan pengajuan pinjaman baru di lembaga perbankan. Perencana Keuangan Senior sekaligus pendiri International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia, Aidil Akbar Madjid, memaparkan bahwa banyak perusahaan lokal kini mulai menerapkan pemeriksaan skor kredit dalam proses rekrutmen karyawan. Saat berbicara dalam acara Generasi Anti-Galbay di Aroem Resto Mahakam, Jakarta, pada Rabu, 1 Oktober 2025, ia menyebutkan bahwa pemeriksaan rekam jejak keuangan ini terutama diberlakukan untuk posisi-posisi sensitif yang mengurus uang, seperti staf akuntansi dan keuangan.
Selain hambatan dalam mencari pekerjaan dan mengakses kredit, debitur yang menunggak juga akan berhadapan dengan proses penagihan. Penagih utang dari platform berizin memiliki wewenang untuk mengontak peminjam serta nomor darurat yang dicantumkan saat pendaftaran. Mereka juga diizinkan melakukan kunjungan ke alamat domisili, melayangkan somasi resmi atas nama perusahaan, dan bekerja sama dengan kuasa hukum. Meski begitu, OJK memberikan batasan tegas. Penagih dilarang keras melakukan panggilan di luar jam operasional yang ditetapkan, melontarkan ancaman, mempermalukan peminjam, membocorkan data pribadi, atau mengganggu pihak yang tidak berstatus sebagai kontak darurat. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat melapor ke OJK melalui layanan telepon 157 atau WhatsApp di nomor 081-157-157-157.
Otoritas Jasa Keuangan Perbarui Data Fintech Lending, Jumlah Penyelenggara Berizin Kini Menjadi 95 Perusahaan
Untuk mencari jalan keluar dari masalah utang, debitur dapat meminta program keringanan langsung kepada platform penyedia pinjaman. Pilihan yang tersedia mencakup permohonan perpanjangan tenor supaya angsuran menjadi lebih ringan, permintaan pemotongan sebagian denda, atau pembayaran cicilan darurat yang berfokus pada sebagian utang pokok di awal. Debitur juga bisa memanfaatkan layanan mediasi utang seperti Bisalunas, yang terdaftar resmi di Komdigi dengan nomor registrasi 015358.01/DJAI.PSE/08/2024 serta di Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Untuk memantau status kredit secara mandiri, masyarakat dapat mengecek SLIK OJK tanpa biaya dengan mendatangi kantor OJK secara langsung maupun mengaksesnya secara daring lewat ponsel atau komputer. Syarat yang dibutuhkan cukup sederhana, yakni KTP asli bagi WNI dan paspor bagi WNA.
