Kondisi geopolitik global saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait pengendalian persenjataan nuklir. Kesepakatan internasional yang selama ini menjadi landasan perdamaian dilaporkan mulai mengalami instabilitas. Antonio Guterres, selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan peringatan bahwa Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang selama ini mengikat komunitas global mulai mengalami pengikisan secara cepat.
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan data persebaran senjata pemusnah massal di berbagai negara. Saat ini, terdapat lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 unit dipertahankan secara aktif di dalam fasilitas penyimpanan militer. Sebanyak 4.012 hulu ledak diestimasikan dalam kondisi siap dikerahkan menggunakan pesawat maupun rudal. Selain itu, ada sekitar 2.200 unit yang dijaga pada tingkat kewaspadaan tinggi. Amerika Serikat dan Rusia mendominasi kepemilikan ini dengan porsi sekitar 83 persen dari total hulu ledak yang dapat dioperasikan. Secara keseluruhan, terdapat sembilan negara yang tercatat memiliki persenjataan nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, serta Israel.
Hadir Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB National Expo Raih Rekor MURI
Pergeseran arah kebijakan pertahanan dari Amerika Serikat turut memengaruhi dinamika ini. Dokumen Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang diterbitkan oleh Donald Trump tidak lagi memuat pernyataan eksplisit terkait perluasan pencegahan ancaman keamanan. Langkah ini juga dibarengi dengan instruksi untuk memangkas intensitas latihan militer gabungan bersama Korea Selatan. Meski begitu, pada awal bulan lalu, Washington mulai mendiskusikan program pengayaan dan pemrosesan ulang energi damai di Korea Selatan. Amerika Serikat juga menyepakati perjanjian nuklir sipil bersama Arab Saudi. Perkembangan ini beriringan dengan rekam jejak operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Israel yang menyasar Iran pada tahun 2025 lalu.
Di belahan dunia lain, sejumlah negara Eropa mulai mengambil pendekatan strategis yang baru. Pada bulan Maret lalu, Presiden Emmanuel Macron mendeklarasikan penambahan armada hulu ledak nuklir Prancis untuk pertama kalinya sejak tahun 1992. Inisiatif kemitraan pencegahan ke depan yang digagasnya telah menarik partisipasi resmi dari sembilan negara, di antaranya adalah Jerman dan Yunani. Pergerakan strategis juga terlihat pada para pemimpin Finlandia serta Lithuania, mengingat kedua negara tersebut berbatasan langsung dengan Rusia. Di kawasan Asia, sikap Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang tidak menutup kemungkinan adanya revisi terhadap tiga prinsip non-nuklir negaranya pada akhir tahun lalu telah memancing sorotan tajam dari publik.
Pengurangan Latihan Militer AS-Korea Selatan di Tengah Rencana Pertemuan Trump dan Kim Jong Un
Sejumlah pakar dan peneliti terus menyoroti eskalasi persenjataan ini. Beberapa tokoh yang mengamati fenomena ini meliputi Ankit Panda dari Carnegie Endowment for International Peace, Shounak Set dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, dan Andrew Facini dari Council on Strategic Risks. Terdapat pula Hans Kristensen dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), serta Alexandra Bell yang menjabat sebagai Presiden dan CEO Bulletin of Atomic Scientists. Di tengah maraknya spekulasi mengenai perlombaan senjata, beberapa lembaga pemerintah memilih untuk tidak berkomentar. Kementerian Pertahanan Jepang dan Amerika Serikat, beserta Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa, menolak untuk merilis tanggapan resmi terkait dinamika keamanan tersebut.
