Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat memastikan data penentuan desil masyarakat dilakukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Akurasi pengelompokan tingkat kesejahteraan ini dinilai sangat penting agar warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan haknya dalam menerima bantuan akibat kesalahan klasifikasi data administratif.
Sorotan mengenai penetapan desil tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas. Giri mengingatkan bahwa kesalahan dalam memasukkan data masyarakat berpenghasilan terbawah ke dalam kategori desil yang keliru akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup mereka.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” kata Giri.
Pengusaha Mulai Bahas Upah Minimum, APINDO Soroti Kesenjangan Upah Antardaerah
Untuk menggambarkan urgensi verifikasi data, Giri mencontohkan temuan lapangan mengenai seorang warga berprofesi sebagai penarik becak yang justru masuk ke dalam catatan desil 9. Kesalahan pengelompokan seperti ini menunjukkan perlunya pengecekan ulang dan verifikasi menyeluruh terhadap data masyarakat yang dijadikan rujukan distribusi bantuan.
Sebagai langkah perbaikan, Giri mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan kriteria serta variabel-variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap warga. Keterbukaan informasi ini diperlukan agar masyarakat dan pihak terkait memahami dasar penentuan status ekonomi tersebut.
1.280 Calon Pekerja Migran Asal Jabar Ikuti Pelatihan Program SMK Go Global
Selain transparansi variabel penilaian, Giri juga meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data penerima. Menurutnya, pemerintah daerah berada pada posisi yang memiliki akses lebih dekat dengan kondisi riil warganya, sehingga dinilai mampu membantu mencocokkan data administratif dengan keadaan nyata di lapangan.
Di samping perlunya verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah, Giri menilai data penentuan desil harus diperbarui secara berkala. Pemutakhiran rutin menjadi kebutuhan mendesak guna mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terjadi dalam waktu singkat, seperti akibat kehilangan pekerjaan maupun perubahan sumber pendapatan.
