Eks Ketua Komnas HAM Sebut Revisi UU HAM Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

RUU HAM tidak hanya sekadar memperbarui norma-norma yang tertuang dalam aturan lama, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat. Regulasi baru ini mengakomodasi berbagai isu yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Beberapa isu baru yang menjadi bagian penting dalam draf ini meliputi dampak korupsi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, kerusakan lingkungan hidup, perlindungan bagi kelompok lanjut usia atau lansia, hingga pemenuhan hak kelompok minoritas. Selain itu, RUU HAM juga secara tegas mengatur tanggung jawab korporasi atau perusahaan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebuah aspek yang sangat krusial di tengah pesatnya pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa RUU HAM sama sekali tidak memberikan kewenangan baru kepada kementerian maupun lembaga negara tertentu. Sebaliknya, revisi ini dirancang untuk meluruskan pemahaman mengenai pembagian peran antarlembaga negara serta mempertegas kewajiban negara. Kewajiban tersebut mencakup upaya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Tanah Air. Dalam struktur pengawasan, Komnas HAM tetap diposisikan sebagai lembaga negara yang independen. Lembaga ini akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Baca Juga

Indonesia Inisiasi Diskusi Ketahanan Desa ASEAN di Sela ACDM ke-48

Lebih jauh, draf RUU HAM juga menghadirkan sejumlah pembaruan penting lainnya untuk memperkuat mekanisme hukum di Indonesia. Pembaruan tersebut mencakup penguatan kedudukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM serta pemberian jaminan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Regulasi ini juga disusun untuk mengakomodasi berbagai perkembangan hukum hak asasi manusia di tingkat internasional. Salah satu bentuk adaptasi hukum internasional yang dimasukkan adalah pengaturan mengenai pembatasan hak-hak tertentu berdasarkan Prinsip Siracusa, yang penerapannya hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mendesak dan diatur secara ketat.

Dukungan terhadap pembaruan regulasi ini juga disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Juniarti Aritonang, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari 25 tahun. Juniarti secara khusus memberikan apresiasi terhadap beberapa substansi penting di dalam RUU HAM, seperti adanya pengakuan terhadap perlindungan masyarakat adat dan petani, serta penguatan aturan mengenai tanggung jawab korporasi. Pengaturan ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi kelompok-kelompok rentan di berbagai daerah.

Baca Juga

Kepala Daerah Minta Pemerintah Hentikan Pemotongan Anggaran pada 2027

Meski mengapresiasi draf yang ada, Juniarti menekankan bahwa pembaruan norma hukum di atas kertas harus diikuti dengan implementasi yang kuat agar perlindungan hak asasi manusia benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap berbagai ketentuan baru tersebut dapat dipertegas sehingga memiliki daya guna yang lebih optimal dalam praktik penegakan hukum. Saat ini, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional dengan target pengesahan pada tahun 2026. Proses perumusan RUU HAM kini berada dalam tahap rangkaian uji publik dan pembahasan substansi yang melibatkan akademisi serta lembaga terkait.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap