Pemerintah Ekuador resmi mengumumkan penetapan status darurat di delapan provinsi pada Selasa waktu setempat untuk membendung eskalasi kekerasan yang dipicu oleh jaringan perdagangan narkotika. Presiden Daniel Noboa memberlakukan kebijakan darurat ini di tujuh provinsi pesisir, termasuk Guayas yang mencakup kota pelabuhan Guayaquil, serta Provinsi Pichincha yang menjadi lokasi ibu kota negara, Quito.
Selain delapan provinsi tersebut, serangkaian pembatasan ketat turut difokuskan pada tiga kota di wilayah Azuay, Bolivar, dan Cotopaxi. Pemerintah menyatakan langkah luar biasa ini ditujukan untuk memulihkan ketertiban dari gangguan internal yang serius, diiringi pengerahan personel militer ke jalur-jalur transportasi utama dan fasilitas penjara serta pemberlakuan jam malam secara berulang.
Makkah Sempat Siaga Darurat Seiring Serangan Houthi ke Saudi
Ekuador kini mengalami pergeseran signifikan dari salah satu negara paling aman di Amerika Selatan menjadi jalur transit dan pusat peredaran kokain utama. Situasi keamanan makin tertekan seiring terbentuknya aliansi antara geng kriminal domestik dan kartel narkoba transnasional asal Meksiko serta Kolombia. Catatan lembaga riset Insight Crime menunjukkan tingkat pembunuhan di Ekuador pada tahun lalu melonjak hingga 51 kasus per 100.000 penduduk, atau setara dengan rata-rata satu pembunuhan setiap jam.
BMKG, Gempa M 2,2 Guncang Kabupaten Bandung, Warga Diimbau Waspada Susulan
Operasi penegakan hukum skala besar ini digulirkan beberapa hari pascakunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, yang menyebut Ekuador sebagai sekutu penting dalam penanganan narkotika regional. Sebagai bagian dari kerja sama keamanan tersebut, Washington telah memasukkan sejumlah kelompok bersenjata setempat ke dalam daftar organisasi teroris dan melancarkan serangan terhadap armada kapal yang dicurigai membantu sindikat Los Choneros, kendati pihak penumpang kapal membantah tuduhan itu dan menyatakan diri sebagai nelayan setempat.
