Empat Bupati Siapkan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Program Sekolah Rakyat ini dirancang secara khusus untuk menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang tergolong dalam desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Fokus utama dari program ini adalah memutus mata rantai transmisi kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang berkualitas. Urgensi perluasan kapasitas sekolah ini sangat tinggi mengingat saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah bersekolah atau mengalami putus sekolah. Sementara itu, daya tampung atau kapasitas Sekolah Rakyat yang ada saat ini baru mampu mengakomodasi sekitar 43 ribu siswa di seluruh tanah air.

Baca Juga

Pemerintah Terapkan Manajemen Risiko Lintas Sektor untuk Perkuat Food Estate Kalimantan Tengah

Dalam operasionalnya, Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan sistem sekolah berasrama atau boarding school. Untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar, para siswa yang menempuh pendidikan di lembaga ini akan mendapatkan fasilitas lengkap yang ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas tersebut meliputi pemberian makan sebanyak tiga kali sehari, makanan ringan sebanyak dua kali sehari, satu unit laptop untuk mendukung kegiatan belajar, serta delapan setel seragam sekolah untuk setiap murid.

Tidak hanya berfokus pada pendidikan anak di asrama, pemerintah juga menyiapkan program pendukung terintegrasi untuk membantu keluarga mereka di rumah. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan program renovasi untuk 10 ribu rumah milik orang tua murid Sekolah Rakyat. Selain perbaikan kualitas hunian, setiap keluarga siswa juga akan diberikan bantuan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Baca Juga

Jasa Marga Perkuat Layanan Tol Berbasis Teknologi demi Keselamatan Pengguna

Terkait kesiapan lahan yang diusulkan oleh masing-masing daerah, Bupati Agam Benni Warlis memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Lahan ini terletak di kawasan Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Langkah konkret juga diambil oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri yang mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas 7 hektare. Aulia menyerahkan salinan sertifikat lahan tersebut langsung kepada pihak Kementerian Sosial untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum demi kelancaran proses pembangunan.

Sementara itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare yang akan dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buru di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Umasugi menyatakan bahwa saat ini mereka masih memproses penyiapan lahan beserta pengurusan dokumen sertifikatnya agar dapat segera diserahkan untuk menyukseskan program pembangunan sekolah permanen tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap