Arah perbaikan regulasi kepemiluan dan agenda strategis nasional menjadi sorotan setelah Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan resmi untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Pertemuan antara dua partai pendukung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu difokuskan pada upaya merumuskan sistem kepemiluan yang lebih proporsional dan efektif. Menurutnya, pembenahan regulasi sangat penting untuk menjaga keterwakilan publik di parlemen sekaligus memastikan kompetensi wakil rakyat yang terpilih.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar.
Fahd dan Fadia A Rafiq, Kakak Beradik yang Tersandung Kasus di KPK
Selain wacana revisi UU Pemilu, pertemuan kedua partai mencakup pembahasan sejumlah isu krusial yang dapat dikerjasamakan bersama. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi komitmen bersama terhadap dukungan kemerdekaan Palestina, langkah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perumusan kebijakan di sektor energi.
Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah mempererat komunikasi politik antara Golkar dan PKS yang sama-sama berada di dalam koalisi pemerintahan. Kedua partai bersepakat untuk memperkuat soliditas koalisi guna memastikan keberhasilan program-program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahlil juga menambahkan bahwa PKS memiliki posisi yang baik dalam koalisi dan keberadaannya sangat dihargai oleh Presiden Prabowo.
Purbaya Dicopot Prabowo Usai Setahun Jadi Menkeu
Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa keputusan partainya bergabung dalam barisan koalisi berpijak pada kesamaan visi pembangunan nasional dengan pemerintahan saat ini. Ia menyebut Presiden Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan kelompok umat, sehingga keberhasilan pemerintahan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh partai koalisi.
Muzzammil menambahkan, PKS terus berupaya memperluas ruang komunikasi dan kolaborasi bersama Golkar berdasarkan kedekatan personal serta kesamaan pandang terhadap masa depan Indonesia demi mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional.
