Iran Peringatkan Negara Teluk, Serangan Amerika Serikat Akan Picu Balasan ke Infrastruktur Energi

Langkah agresif Iran ini dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 28 Juli lalu, yang mengancam akan menggempur jaringan serta infrastruktur energi milik Iran. Merespons ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi langsung bergerak cepat dengan menghubungi para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Turki, dan Qatar, serta kepala staf angkatan darat Pakistan. Melalui jalur diplomasi ini, Araqchi mendesak negara-negara sekutu Washington di Teluk untuk menggunakan pengaruh politik mereka guna mencegah Trump merealisasikan rencana serangan tersebut.

Peringatan Teheran ini disampaikan secara terarah, terutama melalui perantara Arab Saudi dan Qatar. Seorang pejabat Iran memperinci bahwa jika Amerika Serikat nekat menyerang, Teheran tidak akan ragu untuk menghantam balik fasilitas energi, kilang minyak, jaringan listrik, infrastruktur air, jalur transportasi, hingga ladang minyak di seantero Teluk. Untuk mempertegas ancamannya, pejabat tersebut mengingatkan kembali peristiwa serangan rudal dan pesawat nirawak pada September 2019 yang melumpuhkan fasilitas Abqaiq dan Khurais milik perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Aramco.

Baca Juga

Pemerintah AS Kembalikan Tarif Liberation Day Rp1.500 Triliun ke Pengusaha Pascaputusan Mahkamah Agung

Menyikapi situasi yang genting ini, negara-negara Teluk berupaya meredam ketegangan demi menghindari kehancuran ekonomi regional. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan langsung menghubungi Donald Trump untuk mendesak penundaan tindakan militer. Pangeran Mohammed meminta Trump kembali ke meja perundingan guna mengupayakan gencatan senjata dan penyelesaian diplomatik. Senada dengan langkah tersebut, Qatar dan Oman juga mendesak Washington agar segera melanjutkan pembicaraan dengan Teheran demi mencegah pecahnya konflik bersenjata yang baru.

Sebagai respons atas berbagai desakan diplomatik, Donald Trump pada 2 Agustus menyatakan setuju untuk membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Kendati demikian, pembatalan tersebut bersifat bersyarat, di mana Washington menuntut pencapaian kesepakatan diplomatik dalam waktu singkat. Di sisi lain, kepemimpinan ulama di Iran tetap menuntut syarat yang mendasar bagi stabilitas kawasan, termasuk penutupan seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Teluk. Teheran juga mendesak negara-negara Arab di kawasan tersebut untuk menghentikan pembagian informasi intelijen dengan Washington, yang dituding memfasilitasi operasi militer terhadap Iran.

Baca Juga

Kemenkeu Tunda Pajak Toko Online dan Ambil Alih Utang Kereta Cepat Whoosh

Meskipun berupaya menempuh jalur damai, Arab Saudi menegaskan tidak akan tinggal diam jika kedaulatannya dilanggar. Riyadh memperingatkan bahwa setiap serangan yang menyasar wilayah teritorialnya akan dihadapi dengan respons militer yang setimpal. Analis asal Arab Saudi, Ali Shihabi, menjelaskan bahwa pihak kerajaan memandang eskalasi lebih lanjut tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Menurut Shihabi, kombinasi antara respons militer yang proporsional serta tekanan yang konsisten di Selat Hormuz merupakan jalan terkuat untuk memaksa semua pihak menuju penyelesaian diplomatik yang praktis dan berkelanjutan. Sementara itu, Menlu Araqchi menekankan bahwa meskipun Iran siap membalas, jalur diplomasi tetap menjadi opsi terbaik untuk menghindari eskalasi yang lebih luas di kawasan Teluk.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap