Kemenkeu Tunda Pajak Toko Online dan Ambil Alih Utang Kereta Cepat Whoosh

Terkait dengan kebijakan penundaan pajak toko online tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemungutan pajak bagi pedagang di marketplace dipastikan ditunda dan tidak akan mulai berjalan pada bulan Agustus 2026 ini. Langkah penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi para pelaku usaha digital sebelum aturan resmi diberlakukan. Berdasarkan rencana awal yang telah disusun oleh pemerintah, kebijakan pemungutan pajak penghasilan terhadap para pedagang online yang memanfaatkan platform lokapasar tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.

Keputusan untuk menunda penarikan Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% bagi para pedagang online ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Indonesia mencatatkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 sebesar 5,29%. Angka pertumbuhan pada kuartal kedua ini menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan capaian pada kuartal I-2026. Pada kuartal pertama tahun 2026 tersebut, perekonomian Indonesia sempat tumbuh kencang dengan mencatatkan angka sebesar 5,61%. Fluktuasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,61% ke 5,29% menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menunda kebijakan pajak baru agar tidak menekan aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Iran Peringatkan Negara Teluk, Serangan Amerika Serikat Akan Picu Balasan ke Infrastruktur Energi

Di samping kebijakan penundaan pajak bagi pelaku usaha online, Kementerian Keuangan juga mengambil langkah besar dengan mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Proses pengalihan utang proyek kereta cepat tersebut diserahkan secara resmi dari Danantara kepada pihak Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan bahwa seluruh proses pengalihan utang dari Danantara ke Kementerian Keuangan ini akan rampung sepenuhnya pada pertengahan September mendatang. Setelah proses pengalihan tersebut selesai, pengelolaan utang proyek Whoosh akan ditarik ke Kementerian Keuangan untuk dikelola secara khusus oleh Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah koordinasi kementerian.

Pemerintah memberikan jaminan dan menegaskan secara terbuka bahwa proses penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diambil alih ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan pengambilalihan utang proyek ini juga dibarengi dengan adanya perubahan penting dalam koordinasi kepemilikan saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kepemilikan saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) nantinya tidak lagi berada di bawah koordinasi dari konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan akan berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Harga BBM Nonsubsidi Resmi Turun di Seluruh SPBU Indonesia

Sebagai bagian dari perubahan koordinasi kepemilikan saham tersebut, Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60% saham dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sendiri merupakan konsorsium BUMN yang terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu WIKA, PT KAI, Jasamarga, dan PTPN III. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa meskipun mayoritas saham diambil alih oleh kementerian, konsorsium PT PSBI tidak akan dibubarkan. Sementara itu, porsi kepemilikan saham sebesar 40% yang dimiliki oleh konsorsium perusahaan asal China di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan apa pun.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap