Di tengah sesaknya kawasan perkotaan dan melambungnya harga tanah, hunian vertikal seharusnya menjadi penyelamat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan jurang pemisah yang lebar. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 23 Juli 2026, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah susun (rusun) subsidi baru menyentuh angka yang sangat memprihatinkan, yakni hanya 10 unit. Angka ini bagaikan butiran debu jika dibandingkan dengan rumah tapak yang penyalurannya telah menembus 111.527 unit dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan pertama tahun tersebut.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa minimnya angka penjualan ini sama sekali bukan mencerminkan rendahnya minat atau kebutuhan masyarakat urban akan tempat tinggal. Masalah utamanya terletak pada sisi pasokan dan regulasi yang usang. Para pengembang enggan membangun rusun subsidi karena skema pembiayaan dan harga jual yang berlaku masih mengacu pada aturan tahun 2021. Di mata para pelaku usaha, nilai keekonomian dari aturan lama tersebut sudah tidak lagi masuk akal dengan kondisi inflasi dan harga bahan bangunan saat ini, sehingga proyek hunian vertikal subsidi menjadi tidak menarik secara bisnis.
Investor Domestik Topang IHSG di Tengah Aksi Jual Asing
Padahal, kebutuhan akan hunian vertikal di kota-kota besar seperti Jabodetabek sudah berada pada tingkat yang mendesak. Tingginya angka backlog perumahan sebagian besar terpusat di wilayah urban. Mencari lahan kosong untuk membangun rumah tapak bersubsidi di dekat pusat kota kini sudah menjadi misi yang hampir mustahil karena harganya yang selangit. Hunian vertikal yang layak, berkualitas, dan terjangkau sebenarnya merupakan satu-satunya solusi logis agar masyarakat kelas pekerja tetap bisa tinggal di dekat tempat mereka mencari nafkah tanpa harus terasing ke pinggiran kota yang sangat jauh.
Menyadari kebuntuan ini, pemerintah tidak tinggal diam dan telah merampungkan kajian untuk merombak aturan main rusun subsidi. Langkah penyelamatan yang disiapkan mencakup penyesuaian batas harga jual agar lebih ramah bagi dompet pengembang tanpa memberatkan konsumen. Melalui keputusan terbaru dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah juga memperluas opsi ukuran unit hunian hingga tipe 45. Langkah ini diambil agar keluarga dari masyarakat berpenghasilan rendah memiliki ruang hidup yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan domestik mereka.
Pemerintah Pastikan TNI dan Polri Tidak Memiliki Wewenang Menagih Pajak
Selain merombak fisik dan harga unit, reformasi juga menyasar sektor pembiayaan yang selama ini kerap menjadi batu sandungan bagi calon pembeli. BP Tapera bersama pemerintah tengah mematangkan skema kredit baru yang diharapkan bisa memperingan cicilan bulanan. Salah satu terobosan yang sedang digodok adalah perpanjangan masa tenor pinjaman hingga 40 tahun, serta penerapan suku bunga berjenjang pada periode awal masa kredit. Formula ini diharapkan menjadi stimulus kuat yang mampu mendongkrak realisasi rusun subsidi dari yang semula hanya belasan unit menjadi ribuan unit dalam waktu dekat.
