Integrasi layanan jaminan kesehatan di Indonesia memasuki babak baru. Masyarakat kini dapat menggabungkan manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan dengan polis asuransi komersial melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) atau Coordination of Benefit (CoB).
Langkah awal integrasi ini diresmikan melalui penandatanganan kerja sama perdana yang melibatkan lima perusahaan asuransi dan tujuh rumah sakit pada Kamis, 3 September 2026. Program penggabungan manfaat ini ditargetkan dapat terimplementasi secara menyeluruh paling lambat pada akhir 2026.
Melalui skema KAPJ, peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memegang polis asuransi swasta memperoleh fleksibilitas lebih saat berobat ke rumah sakit mitra, termasuk kemudahan akses tanpa harus selalu melalui surat rujukan klinik pratama atau fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Bank Mandiri Revisi Naik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Jadi 5,34 Persen
Pembagian Porsi Pembiayaan dan Alur Layanan
Skema pembiayaan KAPJ dirancang berdasarkan jalur kedatangan pasien ke rumah sakit:
- Jalur Rujukan Klinik: Apabila pasien datang membawa surat rujukan dari klinik, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya layanan hingga 75 persen. Sisa biaya pelayanan medis berikutnya ditanggung oleh pihak asuransi komersial sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.
- Jalur Tanpa Rujukan: Apabila pasien memilih langsung mendatangi rumah sakit tanpa rujukan klinik, seluruh biaya layanan ditanggung oleh perusahaan asuransi komersial. Pada kondisi ini, batas manfaat yang dapat diklaim mencapai maksimal 250 persen dari tarif dasar perhitungan.
Dampak bagi Fasilitas Kesehatan dan Kewajiban Asuransi
Kemitraan ini turut mengubah struktur pendapatan fasilitas kesehatan. Jika sebelumnya pihak rumah sakit hanya memperoleh penggantian setara 100 persen tarif standar BPJS Kesehatan, skema KAPJ memungkinkan nilai klaim yang diterima rumah sakit meningkat hingga 2,5 kali lipat.
Setoran Laba Danantara ke APBN Belum Final Rp120 T, Ini Alasannya
Penerapan skema koordinasi ini juga menjadi mandat ketat bagi pelaku industri asuransi. Perusahaan asuransi yang belum mengantongi PKS koordinasi jaminan ini hingga tenggat akhir tahun tidak akan diizinkan lagi memasarkan produk asuransi kesehatan kepada masyarakat.
