Kemendagri Godok Formulasi DAU untuk Bantu Pemda Bayar Gaji PPPK

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (4/8), bahwa skema bantuan gaji melalui DAU ini masih dalam tahap pengkajian. Mantan Wali Kota Bogor tersebut menegaskan bahwa usulan ini belum bersifat final karena formulasinya masih digodok dan harus menunggu kepastian kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga

Kampus di Amerika Serikat Mulai Buka Jurusan Khusus Kreator Konten

Sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya untuk menyisir dan memverifikasi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota yang tidak lagi memiliki ruang fiskal memadai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus berkoordinasi secara intensif dengan Kemenkeu untuk memvalidasi data riil keuangan daerah yang memicu keterlambatan pembayaran gaji. Selain itu, tim gabungan dari Kemendagri dan KPK telah diterjunkan ke lapangan yang terbagi ke dalam 10 klaster wilayah untuk memantau kondisi di seluruh daerah.

Tito Karnavian juga meminta agar setiap pemerintah daerah mengutamakan efisiensi belanja operasional terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan tambahan anggaran ke pusat. Peringatan ini merujuk pada kasus hambatan pembayaran gaji PPPK yang sempat terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Tidore. Kebijakan efisiensi anggaran daerah ini ditargetkan untuk terus berjalan secara konsisten hingga tahun 2027. Sementara itu, dari sisi anggaran pusat, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen menjaga kesehatan APBN 2026 dengan mengendalikan defisit serta menerapkan pembiayaan anggaran yang efisien.

Krisis anggaran di daerah ini sebelumnya juga memicu berbagai usulan taktis. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sempat mengusulkan agar alokasi gaji bagi PPPK sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa pemda tidak diperbolehkan merumahkan para pegawai PPPK karena pembayaran gaji mereka merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi.

Baca Juga

Kemenhub Siapkan Superapp Transportasi Nasional untuk Jangkau Wilayah 3TP

Senada dengan hal tersebut, Wamendagri Bima Arya mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk memecat pegawai. Meskipun daerah menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), pemecatan dinilai bukan solusi utama yang bijak.

Sebagai salah satu langkah penanganan di tingkat wilayah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana untuk menambah alokasi anggaran bagi TPP PNS dan gaji PPPK. Penambahan anggaran tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2026 guna memastikan hak-hak aparatur di daerah tersebut tetap terpenuhi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap