Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono Akan Singkirkan Pegawai yang Bekerja Setengah Hati

Peringatan keras tersebut disampaikan secara langsung oleh Sudaryono pada saat memimpin kegiatan apel mingguan yang diselenggarakan bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan rutin antarjajaran Badan Gizi Nasional tersebut dilaksanakan secara daring menggunakan platform konferensi video Zoom pada hari Sabtu (1/8) pagi. Kehadiran para kepala satuan pelayanan dalam apel pagi itu dinilai krusial sebagai wadah koordinasi untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat diimplementasikan sesuai dengan arahan. Apel mingguan ini menjadi momen penting bagi pimpinan untuk mengevaluasi sekaligus memberikan arahan langsung kepada para pelaksana di lapangan.

Dalam pengarahannya di hadapan para peserta apel virtual tersebut, Sudaryono mengingatkan tentang status jabatan yang saat ini diemban oleh masing-masing individu di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ia menekankan secara tegas bahwa semua orang dalam struktur organisasi tersebut bisa saja diganti apabila tidak menunjukkan kinerja yang maksimal. Tidak hanya ditujukan kepada jajaran bawahannya yang hadir dalam ruang rapat virtual itu, Sudaryono bahkan menyatakan bahwa posisi dirinya sendiri selaku Kepala Badan Gizi Nasional juga bisa digantikan oleh orang lain. Peringatan ini dilontarkan agar tidak ada pegawai yang merasa posisinya aman jika tidak diimbangi dengan dedikasi kerja yang tinggi.

Baca Juga

PJT I Sesuaikan Akses Kendaraan Roda Empat di Puncak Bendungan Lahor Malang

Lebih lanjut, Sudaryono memberikan gambaran mengenai tingginya minat masyarakat terhadap posisi strategis di Badan Gizi Nasional untuk menggantikan mereka yang bekerja setengah hati. Ia mengingatkan kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bahwa saat ini masih ada jutaan orang di luar sana yang sangat menginginkan posisi pekerjaan tersebut. Secara spesifik, ia menyoroti status kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk posisi kepala dapur di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Banyaknya jumlah peminat di luar sana seharusnya menjadi pengingat bagi para pejabat saat ini untuk lebih mensyukuri posisi mereka dengan cara bekerja sepenuh hati.

Selain memberikan teguran lisan terkait dedikasi kerja, Sudaryono juga menyoroti aspek kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan koordinasi internal instansi. Ia secara khusus meminta agar para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak hadir dalam pelaksanaan apel mingguan pada hari Sabtu pagi tersebut untuk segera dicatat identitasnya. Langkah pencatatan ini diinstruksikan sebagai bentuk evaluasi kedisiplinan bagi para penanggung jawab unit pelayanan. Tindakan pendataan ini menunjukkan keseriusan pimpinan Badan Gizi Nasional dalam menegakkan aturan internal, terutama bagi aparatur yang dinilai mengabaikan tanggung jawab mereka dalam mengikuti pertemuan rutin lembaga.

Baca Juga

Suporter Keroyok Wasit Tarkam Danlanud Cup 2026 di Purbalingga

Sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran sejumlah pihak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional ini menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sanksi administratif berupa surat peringatan. Sudaryono menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat diterima bagi mereka yang absen dari kegiatan apel mingguan tersebut. Oleh karena itu, penerbitan surat peringatan menjadi langkah pembinaan awal yang pasti akan diberikan kepada para aparatur yang terbukti melanggar ketentuan disiplin kehadiran. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki ritme kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional ke depannya.

Untuk mengeksekusi sanksi administratif tersebut, Sudaryono langsung memberikan instruksi tegas kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM). Ia meminta agar Karo SDM segera memproses dan memberikan surat peringatan kepada para peserta apel yang mangkir dari kewajibannya. Ia juga memperingatkan bahwa sanksi tersebut tidak hanya berhenti pada teguran tertulis, melainkan dapat berlanjut pada tindakan mutasi kerja. Sudaryono menegaskan bahwa pihak lembaga berhak melakukan mutasi pegawai untuk ditempatkan di mana pun sesuai dengan kebutuhan. Di akhir arahannya, ia kembali mengingatkan dengan tegas agar jangan ada satu pun pegawai yang merasa dirinya tidak bisa tergantikan di dalam organisasi tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap