Ketegangan di kawasan Timur Tengah memasuki babak baru setelah militer Israel melancarkan serangan udara ke Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah. Insiden ini memicu kemarahan karena fasilitas militer tersebut baru saja menjamu delegasi militer dari Turki hanya beberapa jam sebelum serangan terjadi. Kementerian Luar Negeri Turki langsung melayangkan kecaman keras atas aksi militer tersebut. Di sisi lain, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdalih bahwa Suriah telah melanggar kesepakatan keamanan dengan mengizinkan pasukan Turki berada di pangkalan udara dekat Aleppo tersebut. Bagi publik yang ingin merunut akar persoalan ini, ada beberapa langkah untuk memahami eskalasi yang terjadi.
Langkah pertama adalah mencermati dinamika politik domestik dari para pemimpin yang terlibat. Reputasi Netanyahu di dalam negeri masih rusak parah akibat dampak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Di saat yang sama, Donald Trump belum memberikan dukungan penuh kepada Netanyahu menjelang pemilu krusial pada bulan Oktober. Menurut Brian Katulis, Trump saat ini tengah menghadapi tingkat persetujuan pemilih terendahnya serta kelelahan publik Amerika Serikat akibat dampak ekonomi dari perang di Iran. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Utusan Khusus AS Tom Barrack yang secara terbuka mengkritik operasi Israel tersebut sebagai sebuah eskalasi yang tidak perlu.
Mardiono soal RUU Pemilu dan Penolakan Monopoli Demokrasi
Langkah kedua adalah menganalisis pergeseran sikap Amerika Serikat terhadap Turki dalam konflik Suriah. Trump sebelumnya secara terbuka mengapresiasi peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Trump juga mendukung langkah Ankara untuk merangkul pemerintahan baru di Damaskus di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad al-Sharaa. Kerja sama yang mulai terbangun antara AS dan Sharaa ini justru ditentang oleh administrasi Netanyahu. Ketegangan semakin meruncing setelah Trump mengumumkan rencana pencabutan pembatasan penjualan jet tempur siluman F-35 ke Turki, yang sebelumnya diberlakukan akibat pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.
Langkah ketiga adalah memetakan perimbangan kekuatan baru di kawasan melalui pembentukan aliansi multilateral. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan belum lama ini menandatangani perjanjian pertahanan timbal balik yang dikenal sebagai Pakta Mekkah. Mantan perwira intelijen Turki, Ali Burak Daricili, menyatakan bahwa pakta ini dapat membantu menyeimbangkan tindakan regional Israel sekaligus membatasi kemampuan Iran untuk membangun kembali pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara Trump secara vokal memuji terbentuknya Pakta Mekkah, Israel merespons dengan terus agresif memperluas jaringan aliansinya sendiri yang mencakup Uni Emirat Arab, India, Yunani, dan Siprus.
Pengaturan Platform Streaming Media dalam RUU Penyiaran
Langkah terakhir adalah menilai risiko nyata pecahnya bentrokan militer secara langsung. Hubungan diplomatik antara Israel dan Turki memang sedang memanas, yang terlihat ketika Konsul Jenderal Israel Ofir Akunis menyebut Erdogan ekstrem dan gila akibat dukungannya terhadap armada aktivis yang berupaya mematahkan blokade Gaza. Kendati demikian, Wakil Rektor Universitas Tel Aviv, Eyal Zisser, menilai bahwa bentrokan militer langsung antara Israel dan Turki kemungkinan besar belum akan terjadi dalam waktu dekat. Walau kabinet Netanyahu meyakini bahwa hal terbaik adalah selalu memukul tetangganya, pengaruh AS atas Israel dinilai masih cukup kuat untuk meredam eskalasi konflik lebih lanjut.
