Komisi IX DPR Pertanyakan Data Menkes Soal 112 Juta Warga Kurang Gizi

Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Penjelasan tersebut harus mencakup indikator serta metodologi spesifik yang digunakan oleh kementerian untuk dapat menghasilkan kesimpulan mengenai seratusan juta warga yang diklaim kurang gizi tersebut. Menurut perwakilan dari Komisi IX DPR RI ini, kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak mutlak harus dibangun di atas indikator yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya kejelasan mengenai metodologi, evaluasi terhadap kebijakan perbaikan gizi nasional akan menjadi sulit dilakukan secara terukur dan objektif.

Charles menyoroti penggunaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai basis penentuan status gizi. Ia mengingatkan bahwa Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga. Survei tersebut sama sekali bukan instrumen yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung. Sebagai perbandingan, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen pengukur yang secara khusus digunakan untuk memantau status gizi masyarakat. Instrumen yang dimaksud adalah Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kedua survei kesehatan ini selama ini telah digunakan sebagai acuan utama oleh Kementerian Kesehatan dalam berbagai programnya.

Baca Juga

Kunjungi IKN, Rahayu Saraswati Takjub Air Keran Bisa Langsung Diminum

Oleh karena itu, Charles menekankan bahwa apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi skala nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari Survei Kesehatan Indonesia dan Survei Status Gizi Indonesia. Ia menolak penggunaan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi masyarakat di lapangan. Indikator status gizi yang valid dan seharusnya digunakan meliputi data penurunan angka stunting atau tengkes, wasting, underweight, anemia, maupun berbagai indikator spesifik lain yang selama ini diukur melalui SKI dan SSGI.

Pemilihan indikator yang tepat ini juga dinilai sangat krusial untuk memperjelas tujuan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Charles menjelaskan, bila tujuan utama dari program MBG adalah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus mutlak menggunakan indikator status gizi yang valid dari survei kesehatan resmi. Ia mengingatkan bahwa program sebesar dan seluas ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi semata atau menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi target sasarannya.

Sebaliknya, Charles menambahkan bahwa jika pemerintah memang memiliki niat untuk menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan transparan. Pemerintah harus menyampaikan kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah semata-mata memberi makanan kepada seluruh anak, bukan berfokus pada perbaikan status gizi. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari Program MBG. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai tujuan program tersebut terus bergeser mengikuti narasi yang dapat berubah-ubah di kemudian hari.

Baca Juga

Badan Gizi Nasional Bongkar Praktik Jual Beli Lokasi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengungkapkan bahwa sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Budi menjelaskan bahwa angka masif tersebut berasal dari empat desil terbawah berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024. Menurut penjelasan Menteri Kesehatan, setiap desil dalam data Susenas tersebut mewakili sekitar 28 juta penduduk Indonesia. Dengan kalkulasi tersebut, penggabungan empat desil terbawah mencakup sekitar 112 juta masyarakat yang kemudian ditetapkan sebagai sasaran utama dalam intervensi gizi oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari temuan data Susenas 2024 tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis di lapangan. Pemerintah berencana untuk mulai membuka sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini juga dikenal sebagai dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah ada dan akan dioperasikan secara bertahap. Dalam pelaksanaan pembukaan layanan pemenuhan gizi ini, pemerintah menegaskan akan memprioritaskan wilayah-wilayah di Indonesia yang masih memiliki angka stunting tinggi guna mempercepat penanganan masalah gizi masyarakat.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap