Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan segera mengambil kebijakan darurat menyusul kecelakaan kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Insiden kapal terbalik ini dinilai menjadi puncak darurat keselamatan transportasi laut nasional yang membutuhkan intervensi radikal, bukan sekadar sanksi administratif.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa evaluasi reaktif tidak lagi memadai mengingat rentetan insiden kapal penumpang yang berulang, termasuk kejadian sebelumnya yang menimpa KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, dan KM Nurul Salsa. Komisi V menjadwalkan pemanggilan Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan (Syahbandar), serta pihak operator untuk meminta pertanggungjawaban menyeluruh.
Tiga Tuntutan Pengetatan Operasional
DPR mendorong pemerintah menjalankan langkah intervensi segera guna membenahi standar pelayaran penumpang:
Perkuat Kolaborasi Kemanusiaan lewat Penyaluran Bantuan Rp75 Juta untuk Penyintas Gempa NTT
- Menghentikan sementara operasional seluruh kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan dan keselamatan ketat.
- Mencabut izin operasi secara permanen bagi perusahaan pelayaran yang terbukti memalsukan manifes atau melanggar kapasitas muatan (overloading).
- Mengintegrasikan sistem perizinan berlayar dengan data kependudukan secara real-time untuk memastikan akurasi manifes penumpang.
KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang (213 penumpang dan 30 awak) bertolak dari Surabaya pada Sabtu (12/9) menuju Banjarmasin. Pada Minggu (13/9) sekitar tengah malam, nakhoda melaporkan cuaca buruk. Kapal dilaporkan miring sekitar pukul 02.00 Wita di perairan Masalembo sebelum akhirnya hilang kontak dan terbalik.
Hingga laporan terakhir, sebanyak 103 korban berhasil dievakuasi dengan enam orang di antaranya meninggal dunia, sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan 15 armada laut dan udara untuk operasi pencarian dan penyelamatan.
Penumpang KM Virgo Selamat, Tak Ada Alarm, Kapal Miring Cepat Lalu Tenggelam
Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan kesiapan penanganan penumpang dan awak kapal. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Kalimantan mendirikan posko pencarian dan fasilitas kesehatan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, sementara RSUD Ulin Banjarmasin menyiagakan 13 dokter bedah dan tim forensik untuk merawat puluhan korban selamat yang telah dievakuasi. Posko layanan keluarga korban juga telah dibuka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
