Bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Aceh pada Rabu, 26 November 2025, menyisakan persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan hingga kini. Salah satu dampak paling krusial adalah hancurnya jembatan rangka baja di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Memasuki bulan Agustus 2026, kondisi pemulihan fisik jembatan tersebut masih jauh dari kata selesai. Kenyataan bahwa banjir Aceh 9 bulan berlalu jembatan Kuta Blang Bireuen belum rampung ini sangat mengganggu kelancaran arus transportasi di kawasan tersebut, sehingga memicu hambatan mobilitas harian bagi masyarakat setempat maupun pengguna jalan lintas provinsi.
Untuk menjaga agar konektivitas antarwilayah tidak terputus total, pemerintah memasang jembatan bailey portabel di lokasi bekas reruntuhan jembatan lama. Namun, jembatan darurat ini memiliki kapasitas tampung yang sangat terbatas. Akibatnya, penumpukan kendaraan tidak dapat dihindari. Setiap hari, antrean kendaraan mengular sepanjang 1 hingga 4 kilometer di sekitar area Kuta Blang. Para pengendara mobil maupun truk logistik terpaksa harus bersabar mengantre antara satu hingga empat jam agar bisa mendapat giliran melintas secara bergantian.
Momen Silaturahmi Prabowo dengan Paskibraka dan Komandan Upacara HUT Ke-81 RI
Menghadapi kemacetan panjang di jembatan darurat tersebut, warga setempat berinisiatif mencari jalan keluar mandiri. Masyarakat secara swadaya membangun jembatan kayu terapung yang dinamakan Jembatan Apung Kepala Hiu sebagai jalur alternatif khusus kendaraan kecil. Jembatan kayu dengan panjang 55 meter dan lebar 2,5 meter ini menghubungkan kawasan Pante Lhong di Kecamatan Peusangan dengan Desa Pante Kumbang Baro di Kecamatan Siblah Krueng. Untuk melewati jembatan apung ini, pengendara sepeda motor dikenakan biaya operasional sebesar Rp5.000, sedangkan mobil pribadi jenis minibus dan mobil bak terbuka kecil dikenakan tarif Rp50.000.
Di samping kendala transportasi, penanganan dampak sosial pascabencana juga masih terus berjalan dengan berbagai keterbatasan. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, tidak ada lagi laporan mengenai warga yang dinyatakan hilang akibat banjir tahun lalu. Meski demikian, ribuan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dilaporkan masih harus bertahan di hunian-hunian sementara karena proses rekonstruksi hunian tetap belum sepenuhnya selesai.
KPK Jawab Klaim Yaqut Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Keterlambatan pembangunan jembatan permanen ini dinilai sangat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Budayawan Aceh sekaligus Dosen Senior Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, menjelaskan bahwa Aceh memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada jalur transportasi darat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pelabuhan laut besar maupun bandara kargo yang memadai untuk melayani distribusi logistik dalam skala besar. Tantangan transportasi ini kian diperparah oleh faktor cuaca, di mana hujan kerap mengguyur sepanjang jalur lintasan transit mulai dari Kecamatan Mutiara Timur, Mutiara, Peukan Baro, Indrajaya, Pidie, Kota Sigli, Grong-Grong, hingga Kecamatan Padang Tiji. Kondisi ini menuntut percepatan pembangunan jembatan agar roda perekonomian Aceh tidak terus terhambat.
