Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru mengenai kasus dugaan suap yang melibatkan oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menduga bahwa praktik manipulasi laporan keuangan demi mendapatkan predikat WTP tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Dua wilayah lain, yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Empat Lawang, kini turut masuk dalam pusaran penyelidikan KPK terkait peran tersangka Angga dan Titin Rita Lestari selaku Pengendali Teknis BPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Dari hasil pemeriksaan, tim penyidik mendeteksi adanya aktivitas audit keuangan oleh Angga dan Titin di beberapa wilayah lain selain Muara Enim. Guna memperdalam dugaan tersebut, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati PALI, Asgianto.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kabupaten PALI diketahui sudah tidak pernah lagi memperoleh predikat WTP sejak tahun 2013. Terkait kondisi ini, Bupati PALI diduga berupaya meminta bantuan kepada Angga yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini, serta kepada Bobby Adhityo Rizaldi agar kabupaten tersebut bisa mendapatkan opini WTP. Bobby Adhityo Rizaldi sendiri sebelumnya telah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
Momen Silaturahmi Prabowo dengan Paskibraka dan Komandan Upacara HUT Ke-81 RI
Kasus ini bermula dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Bupati Muara Enim, Edison, ditangkap dalam OTT pada Senin, 8 Juni, dan resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 9 Juni. Edison diduga menerima suap senilai Rp 500 juta dari Cory Erin Hardi, yang merupakan marketing PT Millenium Solusi Abadi, dengan perantara Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026. Perusahaan tersebut merupakan penyuplai papan pintar (smart board) yang mendapatkan proyek pengadaan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025.
Selain aliran dana untuk Bupati Edison, Abi Nurwardani diduga menerima setoran uang dari sejumlah rekanan dinas lainnya di Kabupaten Muara Enim. Dalam perkara suap yang melibatkan Edison dan PT Millenium Solusi Abadi yang dipimpin oleh Fika selaku direktur ini, KPK telah menyita uang tunai dengan jumlah sekitar Rp 1,9 miliar. Kasus suap ini juga menyeret keponakan Bupati Muara Enim, Adi Triyadi.
KPK Jawab Klaim Yaqut Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Pengembangan kasus terus dilakukan setelah KPK menggelar OTT terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK pada Rabu, 10 Juni. Dalam operasi tersebut, KPK mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp 1,6 miliar oleh pihak BPK untuk mengubah hasil audit keuangan daerah. Hingga saat ini, KPK masih mendalami bukti-bukti terkait dugaan manipulasi laporan keuangan di PALI dan Empat Lawang demi memastikan sejauh mana keterlibatan para tersangka dalam pengondisian opini audit tersebut.
