Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan alokasi dana hampir Rp100 miliar untuk membentuk program beasiswa LPDP Jakarta. Anggaran yang tercatat sekitar Rp99,9 miliar dalam rancangan APBD tersebut disiapkan untuk mendanai studi magister (S2) dan doktor (S3) di luar negeri mulai tahun 2027. Rencana ini memicu diskusi terkait skala prioritas anggaran pendidikan di Jakarta, terutama jika dibandingkan dengan efektivitas program yang sudah berjalan seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Pada rancangan awalnya, LPDP Jakarta menargetkan 100 penerima yang terdiri atas 70 mahasiswa S2 dan 30 mahasiswa S3. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklarifikasi bahwa target kuota penerima berada di kisaran 50 hingga 75 orang. Berdasarkan pembahasan bersama LPDP Pusat, estimasi biaya pendidikan untuk satu orang mencapai sekitar Rp2 miliar. Program yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, ini tengah menjajaki negara tujuan studi seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, dan Rusia.
Keliru, Indonesia Bakal Diguncang Gempa Dahsyat pada Akhir 2026
Di saat bersamaan, infrastruktur pendidikan dasar di Jakarta masih membutuhkan penanganan serius. Akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH), rencana revitalisasi sekolah dasar yang awalnya menyasar 22 lokasi sempat dipangkas menjadi tujuh. Pramono Anung kemudian memutuskan untuk menambah kuota perbaikan menjadi 11 sekolah. Proses revitalisasi ini turut berdampak pada kegiatan belajar mengajar, salah satunya mengharuskan siswa SD Negeri 09 Kebayoran Lama dipindahkan sementara ke SD Negeri 11.
Tantangan pendidikan lain di ibu kota adalah tingginya angka anak tidak sekolah (ATS). Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 28 Juli 2026, terdapat 94.762 ATS di DKI Jakarta. Angka tersebut meliputi 47.318 anak yang belum pernah bersekolah, 28.651 anak putus sekolah, dan 18.793 anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus.
Sosok Erick Soedjasa, Buron Interpol Kasus PT ASLI RI Ditangkap
Kondisi ini membuat legislatif dan pengamat menyoroti arah kebijakan anggaran pendidikan. Komisi E DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh M. Subki, bersama Sekretaris Justin Adrian dan anggota Astrid Khairunisha, turut mengevaluasi urgensi program beasiswa luar negeri ini. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prioritas dan efisiensi anggaran. Selama ini, akses pendidikan dasar dan menengah telah didukung oleh Kartu Jakarta Pintar (KJP), sementara KJMU difokuskan untuk membantu mahasiswa S1 dari keluarga kurang mampu.
