Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar proses pengurusan dan pencetakan ulang seluruh dokumen berharga milik warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dibebaskan dari biaya alias gratis. Usulan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat koordinasi penanganan gempa NTT di Nagekeo, NTT, Rabu (26/8).
Tito mengungkapkan bahwa kebutuhan penggantian berkas berharga menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat ketika ia meninjau langsung lokasi bencana.
Untuk dokumen kependudukan, Kemendagri telah mengerahkan tim khusus dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke lokasi terdampak. Tim ini bertugas mencetak kembali dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan menarik data identitas warga yang telah tersimpan di server pusat Kemendagri.
Terungkap Sindikat Penyelundupan Emas ke Hong Kong dengan Modus Tempel Badan
Selain dokumen administrasi kependudukan, Tito juga berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait guna memperluas pembebasan biaya bagi dokumen penting lainnya. Tito telah menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron untuk menerjunkan tim khusus ke lapangan guna memproses penggantian sertifikat tanah warga yang hilang tanpa pungutan biaya.
Langkah koordinasi serupa turut dilakukan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Tito meminta jajaran kepolisian memfasilitasi penerbitan ulang surat izin mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) korban gempa secara gratis.
Koalisi Ojol Nasional Imbau Tak Mudah Terpancing Provokasi
Di samping penanganan dokumen administrasi dan kepemilikan aset, Mendagri menginstruksikan para bupati di wilayah terdampak untuk segera menyelesaikan pendataan kerusakan rumah warga. Data tersebut dibutuhkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera menyalurkan stimulan perbaikan rumah dengan nilai bantuan mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 70 juta per unit.
