Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan yang telah berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Kondisi tersebut terjadi akibat arah hembusan angin yang membawa sebaran asap melintasi perbatasan negara.
"Karena memang asap enggak ada KTP-nya gitu," ujar Raja Juli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Meski pergerakan asap dipengaruhi faktor alam, pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dijalankan untuk menekan pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze) agar dampaknya terhadap wilayah negara tetangga dapat diminimalkan.
209 Penerbangan Batal, Begini Nasib Penumpang di Soekarno Hatta
Penegakan Hukum dan Sanksi Perusahaan
Di sektor penegakan aturan, Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut saat ini memproses 30 kasus dugaan tindak pidana terkait karhutla. Raja Juli meminta seluruh perkara yang terbukti melanggar hukum tidak hanya dijatuhi sanksi administratif, tetapi langsung diproses pidana.
Selain proses pidana, pengawasan terhadap korporasi pemegang izin konsesi terus diperketat. Sebanyak 52 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menerima surat peringatan dan berada di bawah pengawasan intensif, dengan enam di antaranya sudah dijatuhi sanksi berat.
Kendala Sumber Air dan Efektivitas Pemadaman Darat
Upaya pemadaman api di sejumlah titik rawan di Sumatra dan Kalimantan saat ini masih dilakukan oleh petugas gabungan Kemenhut bersama unsur terkait. Operasi dilakukan melalui pemanfaatan sumur bor hingga pengerahan operasi pengeboman air (water bombing) oleh TNI Angkatan Udara.
Vonis Terbaru 2 Tentara Kasus Andrie Yunus Lebih Ringan Tuai Kritikan
Kendala terbesar tim lapangan adalah minimnya pasokan sumber air di lokasi pemadaman. Raja Juli mencontohkan penanganan karhutla di tepi jalan tol wilayah Sumatera Selatan, di mana petugas hanya memiliki satu sumber air saat kobaran api terus meluas menjauhi titik tersebut.
Raja Juli juga memaparkan bahwa pemadaman oleh Satuan Tugas (Satgas) Darat terbukti jauh lebih efektif di lapangan dibandingkan operasi udara. Kinerja pemadaman oleh satgas darat mampu memadamkan hingga seluas 17,5 hektare, sementara metode water bombing rata-rata hanya mencakup sekitar 2,5 hektare.
