Aroma kopi Americano hangat dan sepotong kue lapis menemani obrolan santai Dr. Safrizal ZA sebelum memasuki studio podcast UIN Ar-Raniry di Banda Aceh. Di balik ketenangannya hari itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra ini tengah mengemban misi besar. Ia bersiap mengawal transisi krusial Aceh dari masa darurat menuju fase pembangunan kembali pascabencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda pada November 2025.
Masa transisi darurat pascabencana Sumatra dijadwalkan berakhir pada 30 Juli 2026, untuk kemudian memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi mulai 1 Agustus 2026. Pemerintah pusat tidak main-main dalam memulihkan wilayah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, dengan menyiapkan total anggaran sebesar Rp100,1 triliun. Dari jumlah fantastis tersebut, Aceh menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar mencapai Rp58,9 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap hingga tahun 2028. Untuk tahun 2026 sendiri, dana sebesar Rp24,215 triliun telah mulai direalisasikan sejak masa tanggap darurat bergulir.
Mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga Meninggal Dunia
Bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu itu tercatat sebagai salah satu yang terluas dalam sejarah kebencanaan nasional, melanda 54 kabupaten/kota di tiga provinsi. Di Aceh sendiri, kerusakan menyebar di 18 kabupaten/kota, merusak lebih dari 37 ribu rumah, dan memaksa 2,1 juta keluarga mengungsi. Safrizal mengenang momen emosional ketika ia harus menembus kegelapan malam menggunakan pesawat Cessna dari Bandara Silangit demi mencapai Aceh pada 29 November 2025. Menyaksikan langsung warga yang berjuang di tengah lumpur dan duka mendalam memantapkan tekadnya untuk mendedikasikan waktu dan energinya di lapangan demi memulihkan tanah kelahirannya.
Hingga pertengahan tahun 2026, upaya pemulihan fisik telah menunjukkan hasil yang signifikan. Sektor transportasi mencatat 46 jalur jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi sepenuhnya. Di tingkat daerah, 1.543 ruas jalan dan 380 jembatan juga telah selesai diperbaiki. Sektor pelayanan dasar pun tidak kalah cepat; seluruh dari 3.120 sekolah terdampak telah kembali menggelar kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, 867 Puskesmas telah beroperasi penuh untuk melayani warga, termasuk penggunaan bangunan modular bagi Puskesmas Lokop dan Jambur Lak-Lak yang hancur total.
Polri dan Basarnas Cari Rombongan Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda
Fokus pemulihan kini juga tertuju pada penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi. Sebanyak 18.861 unit hunian sementara (huntara) dari target 18.943 unit telah rampung dibangun dan hampir seluruhnya telah dihuni. Untuk jangka panjang, pemerintah menargetkan pembangunan 37.323 unit hunian tetap (huntap), di mana ratusan unit telah selesai dan ribuan lainnya sedang dalam proses konstruksi aktif. Safrizal menekankan bahwa seluruh upaya ini bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan memulihkan kemanusiaan. Ia optimistis kolaborasi lintas sektor yang kuat akan mampu mewujudkan Aceh yang lebih aman, tangguh, dan lebih baik dari sebelumnya.
