Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia sering kali dipandang memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa. Namun, potensi besar tersebut dinilai belum tergarap secara maksimal dalam sistem perekonomian nasional. Realitas inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk menyuarakan perlunya langkah konkret dan struktural dari pemerintah guna memperkuat pilar ekonomi berbasis syariah di tanah air.
Langkah konkret tersebut mewujud dalam sebuah gagasan besar yang dilontarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar. Beliau mengusulkan pembentukan sebuah lembaga baru bernama Danantara Syariah Indonesia. Gagasan visioner ini disampaikan secara terbuka saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia ke-delapan di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026. Melalui usulan ini, pihak ulama berharap ada komitmen nyata dari pemegang kebijakan untuk memberikan ruang lebih besar bagi sistem keuangan syariah.
Dalam pidatonya, KH Anwar Iskandar menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah secara terarah terhadap ekonomi syariah. Ia menilai, meskipun gaung ekonomi syariah sudah lama terdengar, penerapannya di Indonesia saat ini masih belum mencapai titik optimal. Oleh karena itu, kehadiran Danantara Syariah Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru yang menyatukan berbagai potensi keuangan syariah di bawah naungan regulasi yang kuat, sekaligus memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah Pastikan TNI dan Polri Tidak Memiliki Wewenang Menagih Pajak
Momentum penyampaian gagasan ini dinilai sangat strategis karena bertepatan dengan pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia ke-delapan. Forum berskala nasional ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 24 hingga 26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mengusung tema besar tentang persatuan ulama, kedaulatan bangsa, dan kekuatan negara, kongres lima tahunan ini menjadi wadah penting untuk merumuskan arah baru perjuangan umat di berbagai bidang, termasuk sektor perekonomian.
Acara berskala besar ini tidak hanya dihadiri oleh segelintir tokoh, melainkan melibatkan sekitar 500 peserta yang merepresentasikan berbagai organisasi dan elemen umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia. Kehadiran ratusan delegasi ini menegaskan bahwa aspirasi mengenai penguatan ekonomi syariah merupakan keinginan kolektif yang dirasakan oleh banyak pihak di tingkat akar rumput hingga tingkat pengambil keputusan organisasi keagamaan.
Prabowo Minta Purbaya Hitung Ulang Kekuatan APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia
Ketua Steering Committee kongres tersebut, KH Marsudi Syuhud, menjelaskan bahwa pertemuan akbar ini dirancang untuk membedah berbagai persoalan strategis yang sedang dihadapi oleh umat, bangsa, dan negara. Output dari kongres ini tidak sekadar menjadi wacana di atas meja, melainkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan strategis dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan nasional ke depan.
Dengan adanya usulan pembentukan Danantara Syariah Indonesia, arah pembangunan ekonomi nasional diharapkan bisa lebih inklusif dan mencerminkan identitas mayoritas masyarakat. Tantangan berikutnya kini berada di tangan pemerintah untuk menyambut baik gagasan tersebut dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang nyata demi kedaulatan ekonomi bangsa.
