Pembatasan Transaksi Tunai Dinilai Belum Cukup Menghentikan Politik Uang Pilkada

Langkah KPK ini mendapat tanggapan dari berbagai pakar, salah satunya Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini. Pada 27 Juli 2026, Titi menyatakan persetujuannya bahwa uang tunai merupakan medium yang paling sulit diawasi karena mudah disamarkan. Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pengawasan dana kampanye harus terhubung langsung dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Titi juga menyoroti perlunya kesiapan aparat dalam melakukan forensik digital dan melacak pemilik manfaat (beneficial owner) agar politik uang tidak sekadar berubah bentuk menjadi transfer digital atau transaksi pihak ketiga.

Baca Juga

Jadwal Perempat Final VNL 2026 Putra 29 Juli, Slovenia vs Turki dan Jepang vs Cina

Senada dengan Titi, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, melihat peralihan ke instrumen nontunai seperti dompet digital akan membuka peluang besar bagi PPATK untuk menelusuri aliran dana gelap. Meskipun pelacakan menjadi lebih mudah, Orin memberikan catatan kritis terkait kapasitas penegak hukum. Menurutnya, aparat dituntut untuk terus memperbarui pemanfaatan teknologi agar tidak tertinggal oleh modus kejahatan pembiayaan politik yang semakin canggih.

Di sisi lain, Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, memandang persoalan ini dari kacamata struktural. Ia menilai pembatasan uang kartal tidak menyentuh akar utama masalah, yakni budaya politik yang telah menormalisasi pembagian uang. Selama biaya politik masih tinggi dan kandidat menganggap pembagian amplop sebagai strategi pemenangan paling efektif, regulasi transaksi hanya akan memicu adaptasi ke ranah digital. Wasisto menekankan perlunya reformasi pola pikir pragmatis, baik di kalangan politisi maupun masyarakat pemilih.

Baca Juga

Jadwal MLS All Stars vs Liga MX All Stars 2026 dan Alasan Absennya Lionel Messi

Faktor pragmatisme pemilih ini juga disoroti oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Ia berpendapat bahwa kemiskinan membuat masyarakat lebih mudah menerima imbalan materi saat pemilu. Selain itu, Herdiansyah mengkritik partai politik yang gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih memilih mengusung kandidat bermodal besar tanpa rekam jejak kerja politik di akar rumput. Pada akhirnya, instrumen pelacakan digital memang penting, tetapi tidak akan pernah menuntaskan masalah politik uang selama desain kompetisi elektoral dan kondisi ekonomi masyarakat belum dibenahi secara menyeluruh.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap