Pembangunan infrastruktur dasar di Sumatera Barat kini tengah mendapat dorongan besar dari pemerintah pusat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah digelontorkan khusus untuk pembenahan sektor permukiman, penyediaan air minum, sanitasi, serta penanganan pascabencana. Langkah nyata ini menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan program pembangunan daerah secara merata dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan rincian dari kucuran dana tersebut saat meninjau kesiapan program di Padang. Anggaran ini disalurkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2025, anggaran awal dialokasikan sebesar Rp76,37 miliar untuk menyelesaikan beberapa program yang sedang berjalan. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2026 menjadi Rp436,81 miliar. Ditambah dengan dana penanganan darurat pascabencana sebesar Rp627 miliar, total anggaran yang masuk ke Sumatera Barat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Menteri Pertanian Siapkan Nama Calon Wakil Menteri Baru Pendampingnya
Peningkatan akses air bersih menjadi salah satu prioritas utama dalam proyek bernilai triliunan rupiah ini. Di Kota Padang, pemerintah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Palukahan, Kecamatan Koto Tangah, serta meningkatkan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tabing III hingga 200 liter per detik. Proyek serupa juga menyasar daerah lain, seperti pembangunan IPA Sungai Aro di Solok Selatan, peningkatan SPAM Tabek Gadang di Bukittinggi, dan perluasan jaringan air di Dharmasraya. Selain itu, program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan Sanimas turut disebarkan ke puluhan titik di berbagai kabupaten.
Tidak hanya fokus pada penyediaan air bersih, pemulihan pascabencana juga mendapat perhatian serius. Kepala BPPW Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa ratusan miliar rupiah dialokasikan khusus untuk merehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, hingga Pasaman Barat. Lebih jauh lagi, pemerintah pusat juga telah menyiapkan rencana jangka panjang berupa program rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp5,6 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2028.
Pemerintah Siapkan Transisi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Dua Tahun
Langkah masif ini dinilai sebagai wujud nyata sinergi antara aspirasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Andre Rosiade menegaskan bahwa kucuran dana ini menjawab keraguan publik mengenai realisasi janji-janji pembangunan. Dengan data anggaran yang jelas dan proyek yang sudah mulai berjalan di lapangan, percepatan pembangunan ini diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Sumatera Barat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan perekonomian daerah pascabencana.
