Pemerintah Siapkan Tambahan DBH Rp70 Triliun untuk Pemda, Purbaya Tunggu Instruksi Presiden

Rencana penyaluran dana tambahan ini berawal dari usulan yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengusulkan adanya tambahan DBH sekitar Rp70 triliun untuk membantu pemerintah daerah di berbagai wilayah. Tambahan dana ini dinilai sangat krusial bagi daerah-daerah yang sedang kesulitan untuk memenuhi belanja pegawai mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi daerah saat ini adalah keterbatasan dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tito Karnavian menjelaskan bahwa usulan tambahan DBH sebesar Rp70 triliun tersebut sebenarnya bukan merupakan anggaran baru, melainkan akumulasi kurang bayar DBH dari pemerintah pusat kepada daerah. Berdasarkan data pada tahun 2024, total kurang bayar DBH dari pusat ke daerah tercatat mencapai kisaran Rp83 triliun. Jumlah kurang bayar ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni DBH sektor pajak yang mencapai sekitar Rp43 triliun serta DBH sektor sumber daya alam yang mencapai sekitar Rp40 triliun.

Baca Juga

Laba Bersih Bank Permata Tumbuh Menjadi Rp1,72 Triliun di Tengah Penurunan Pendapatan Bunga

Di sisi lain, catatan keuangan menunjukkan bahwa sempat terjadi kelebihan bayar DBH ke daerah tertentu dengan nilai mencapai Rp13 triliun. Setelah memperhitungkan angka kelebihan bayar tersebut sebagai faktor pengurang, maka diperoleh angka kurang bayar bersih (net) DBH sebesar kurang lebih Rp70 triliun. Angka kurang bayar bersih inilah yang kemudian diusulkan untuk dibayarkan guna mengatasi tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.

Kondisi kurang bayar DBH sebesar Rp70 triliun ini dirasakan secara langsung oleh ratusan pemerintah daerah di Indonesia. Tercatat ada 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota yang hak DBH-nya belum dibayarkan secara penuh oleh pemerintah pusat. Menanggapi situasi ini, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang saat ini sangat membutuhkan dukungan fiskal agar pelayanan publik dan pemenuhan hak pegawai dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga

Investor Asing Lakukan Rotasi Portofolio, Saham Defensif Jadi Incaran

Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya telah selesai melakukan penghitungan mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyokong pemerintah daerah yang terdampak. Meskipun demikian, rincian angka dari hasil perhitungan tersebut masih belum dapat dipublikasikan kepada publik karena masih menunggu persetujuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya juga menekankan bahwa aturan mengenai DBH ini pada dasarnya akan selalu bergantung pada kondisi fiskal negara secara keseluruhan.

Untuk kelanjutan proses pelaporan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dijadwalkan akan melaporkan hasil kalkulasi anggaran yang telah disiapkan tersebut kepada Presiden. Saat memberikan keterangan pers di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta pada hari Senin, 3 Agustus 2026, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya berencana melaporkan situasi daerah-daerah yang kesulitan ini kepada Presiden. Melalui laporan tersebut, diharapkan instruksi mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah-daerah tersebut dapat segera diputuskan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap