Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik pemulihan pascabencana di Sumatra Utara pada Jumat (4/9). Agenda peninjauan tersebut menyasar berbagai infrastruktur vital dan fasilitas publik, mulai dari hunian warga, sarana pendidikan, Jembatan Garoga 2, hingga Sabo Dam Hutanabolon. Di saat yang sama, fasilitas kesehatan setempat disiagakan beroperasi selama 24 jam guna mengantisipasi potensi lonjakan pasien di kawasan terdampak.
Langkah peninjauan menyeluruh tersebut mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Pengamat dari Universitas Sumatra Utara, Dr. Wahyu Ario Pratomo, menilai pendekatan terpadu yang ditunjukkan selama kunjungan kerja tersebut sudah tepat dan sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Penanganan Terintegrasi dan Pengurangan Risiko
Menurut Wahyu, pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan secara parsial atau sektoral. Kerusakan fisik pada permukiman hampir selalu terjadi bersamaan dengan terputusnya akses jalan, gangguan sarana pendidikan dan kesehatan, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi dan sumber mata pencaharian warga.
Update Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau hingga Pagi Ini
Oleh karena itu, intervensi pemerintah harus menyentuh seluruh aspek terdampak secara simultan. Wahyu juga menekankan bahwa orientasi rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diarahkan ke mitigasi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengembalikan kondisi fisik lingkungan seperti sebelum terjadinya bencana, melainkan wajib menurunkan tingkat kerentanan dan risiko masyarakat terhadap potensi bencana berikutnya.
Tantangan Skala Bencana di Wilayah Sumatra
Luasnya dampak kerusakan akibat bencana di Pulau Sumatra menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan. Menteri Dalam Negeri Tito menyatakan bahwa sepanjang rekam jejak kariernya di Kepolisian Republik Indonesia hingga memimpin kementerian, ia belum pernah menyaksikan bencana dengan cakupan wilayah seluas peristiwa kali ini.
12 Makanan Darurat yang Perlu Di-stock untuk Siaga Bencana saat Krisis
Hingga hampir enam bulan pascaperistiwa, sejumlah fasilitas publik masih memerlukan penanganan intensif, salah satunya SMA 2 Meureudu di Pidie Jaya yang sempat tertimbun endapan lumpur setinggi 1,5 meter. Di wilayah lain, penanganan bertahap terus berjalan. Memasuki bulan keempat masa pemulihan pascabanjir bandang Aceh pada November 2025, penyaluran bantuan pangan bernutrisi bagi warga terdampak masih berlangsung.
Sementara itu, upaya percepatan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Agam terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Untuk mendukung perbaikan fasilitas dan sarana di tingkat regional, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana sebesar Rp2,6 triliun untuk wilayah Sumatera Barat.
