PNS dan PPPK Daerah Bernapas Lega, Tambahan Anggaran Rp 20,5 Triliun Cair Pekan Depan

Tito menjelaskan bahwa belanja pegawai untuk 79 pemerintah daerah yang bermasalah tersebut sebenarnya mencapai hampir Rp 3,5 triliun. Jika ditambah dengan komponen penunjang lainnya guna memperkuat ketahanan anggaran daerah, total kebutuhan dana diperkirakan menyentuh angka sekitar Rp 14 triliun. Namun, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah arahan Purbaya Yudhi Sadewa, estimasi kebutuhan anggaran riil rupanya mendekati Rp 20 triliun. Atas dasar perhitungan tersebut, Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan mengalokasikan tambahan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 20,5 triliun. Dana bantuan ini dipastikan bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Baca Juga

Tim 9 Kejaksaan Agung Periksa Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka TPPU

Sebelum keputusan akhir diambil, Kementerian Dalam Negeri sempat mengkaji dua skema alternatif untuk mengatasi persoalan ini. Dua opsi tersebut meliputi penambahan anggaran TKD secara langsung atau pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah. Namun, skema yang akhirnya disepakati dan dijalankan adalah pemberian bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari BA BUN. Melalui skema bantuan pusat ini, penyaluran dana diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi yang panjang.

Dampak dari kebijakan penyelamatan anggaran ini tidak hanya dirasakan oleh 79 daerah yang dilaporkan sebelumnya. Plt. Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 497 daerah di seluruh Indonesia yang akan menerima kucuran bantuan dari pemerintah pusat ini. Ratusan daerah tersebut merupakan wilayah yang telah didata oleh Kementerian Keuangan mengalami kendala fiskal yang cukup serius akibat pemangkasan belanja pegawai pasca-kebijakan penyesuaian TKD 2026.

Baca Juga

Kemendiktisaintek Usut Pencatutan Nama Presiden Prabowo dalam Makalah Nobel MBG

Nufransa menambahkan bahwa alokasi anggaran tambahan ini dikhususkan secara spesifik untuk membantu pembayaran gaji ASN daerah. Prioritas utama penyaluran dana ini diarahkan untuk memenuhi gaji para pegawai PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Dengan adanya kepastian penyaluran dana ini, pemerintah berharap dapat menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai PPPK di 497 daerah tersebut. Terkait dengan linimasa pencairan, Kementerian Keuangan menargetkan bantuan anggaran ini akan ditransfer ke rekening pemerintah daerah paling lambat pada pekan depan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap