Prabowo Soroti Potensi Perlombaan Senjata Nuklir di Timur Tengah, Kedubes Iran Beri Pernyataan

Dinamika penayangan informasi oleh pihak istana turut mewarnai peristiwa tersebut. Siaran langsung pidato Presiden Prabowo sempat hilang dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Tak lama kemudian, video rekaman pidato itu diunggah kembali ke kanal yang sama, namun versi baru tersebut telah disunting dengan tidak lagi memuat bagian pernyataan Presiden yang membahas isu senjata nuklir dan situasi kawasan Timur Tengah.

Menanggapi pengutipan isu nuklir tersebut, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta memberikan klarifikasi resmi pada Minggu (2/8/2026). Pihak kedutaan menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Dalam keterangannya, Kedubes Iran menekankan bahwa program nuklir negaranya bersifat transparan, berorientasi damai, berjalan sesuai ketentuan hukum internasional, serta berada di bawah pengawasan rutin Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Kedutaan juga menegaskan adanya fatwa dari pemimpin syahid Republik Islam Iran yang secara eksplisit mengharamkan keberadaan senjata nuklir.

Baca Juga

Indonesia dan Thailand Sepakat Dorong ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Isu pengembangan nuklir di Timur Tengah sendiri mengemuka di tengah eskalasi militer dan diplomasi regional yang rumit. Tingkat pengayaan uranium Iran dilaporkan telah mencapai sekitar 60 persen. Tuduhan terkait kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir oleh Iran sebelumnya kerap dijadikan salah satu justifikasi dalam serangkaian aksi serangan terhadap wilayah Iran pada Juni 2025 serta Februari 2026. Di waktu yang berdekatan dengan pidato Presiden, pembahasan mengenai pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai antara Amerika Serikat dan Arab Saudi juga berlangsung pada akhir Juli 2026.

Kekhawatiran akan meluasnya kepemilikan senjata nuklir berbenturan langsung dengan kerangka hukum internasional yang mengatur non-proliferasi. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dibuka untuk penandatanganan sejak 1968 dan mulai berlaku secara efektif pada 1970, sebelum akhirnya diperpanjang tanpa batas waktu pada 11 Mei 1995. Saat ini, sebanyak 191 negara telah bergabung dalam NPT. Perjanjian internasional ini mengelompokkan lima negara—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris—sebagai negara pemilik senjata nuklir karena telah memilikinya sebelum 1 Januari 1967. Berdasarkan Pasal 2 NPT, seluruh negara non-nuklir dilarang keras untuk menerima pengalihan senjata nuklir, membuat atau memperoleh senjata nuklir, maupun mencari bantuan dalam proses pembuatannya.

Baca Juga

Status Hukum Orang Tua Sambung dan Anak dalam Keluarga Campuran di Indonesia

Bagi Indonesia, isu pembatasan senjata nuklir memiliki pijakan hukum nasional dan regional yang kuat. Pemerintah Indonesia secara resmi telah meratifikasi NPT melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978. Di tingkat kawasan, Indonesia juga memperkuat komitmen penolakan senjata pemusnah massal dengan meratifikasi Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997. Melalui Pasal 3 ayat (1) SEANWFZ, negara-negara di Asia Tenggara diikat oleh kewajiban hukum untuk tidak mengembangkan, memproduksi, memperoleh, memiliki, mengangkut, menguji, ataupun menggunakan senjata nuklir.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap