Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan yang mengubah ketentuan penetapan status bencana nasional dan daerah. Menanggapi perubahan ketentuan hukum tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan akan mempelajari putusan secara menyeluruh serta menyiapkan penyesuaian pedoman dan tata kerja operasional.
Perubahan aturan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut secara resmi mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Indikator Penetapan Status Bencana
Berdasarkan putusan MK tersebut, pemerintah harus memenuhi sedikitnya tiga dari lima indikator yang ditentukan untuk menetapkan status bencana nasional. Dari indikator-indikator tersebut, jumlah korban ditetapkan sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.
Pramono Segera Putuskan Tarif Baru Masuk Ragunan
Secara keseluruhan, lima indikator yang menjadi tolok ukur penetapan status bencana meliputi: 1. Jumlah korban 1. Kerugian harta benda 1. Kerusakan sarana dan prasarana 1. Luas wilayah yang terkena bencana 1. Dampak sosial dan ekonomi
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB tengah menyiapkan langkah penyesuaian regulasi teknis. Penyesuaian pedoman dan tata kerja tersebut nantinya akan dilakukan bersama kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Untuk mendukung proses perumusan kebijakan tersebut, BNPB terus memperkuat pelaksanaan kaji cepat, pendataan, analisis dampak, hingga penilaian kemampuan daerah. Seluruh data dan kajian teknis ini akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penanganan bencana.
Dua Malam Marselus Menunggu Kepastian di Bandara Soetta
Bantuan Pusat Tidak Tergantung Status Bencana
Di samping penyesuaian regulasi penetapan status, Berton menegaskan bahwa penyaluran bantuan penanggulangan bencana dari pemerintah pusat pada dasarnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya penetapan status bencana nasional.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk tetap mengerahkan berbagai sumber daya ke daerah terdampak. Dukungan tersebut mencakup pengerahan personel, pengiriman peralatan dan logistik, penyediaan pendanaan, hingga pemberian bantuan teknis sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat di lapangan.
