Pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat mengalami kendala pada Selasa (8/9/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa sebagian saksi yang dipanggil tidak dapat hadir memenuhi agenda pemeriksaan di Jakarta lantaran gangguan penerbangan akibat paparan debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
Saksi-saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK tersebut meliputi pegawai PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Syarif Hidayat, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lalu Rifhandani, Staf Keuangan PT Meconel Sistim Instrument Helena Bulu, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Lalu Rudi Iskandar. Akibat kendala transportasi udara tersebut, penyidik KPK akan melakukan penjadwalan ulang bagi saksi-saksi yang belum bisa hadir.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik mendalami keterangan dari saksi pihak swasta terkait pelaksanaan berbagai proyek di wilayah Pemkab Lombok Barat. Selain itu, KPK juga memeriksa saksi dari pihak swasta yang bergerak di bidang showroom atau dealer mobil. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada pembelian satu unit mobil oleh pihak swasta yang diduga diberikan kepada bupati. Kendaraan tersebut diketahui turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Polisi Ungkap Alasan Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Belum Lewat Jalur Udara
Sementara itu, pemeriksaan terhadap pihak KPU Kabupaten Lombok Barat ditujukan untuk menelusuri rentang waktu pemilihan serta pelantikan kepala daerah. Penyidik mendalami apakah pemberian mobil dari pihak swasta tersebut terjadi setelah bupati terpilih ditetapkan sebagai pemenang atau pascadilantik menjadi Bupati Lombok Barat.
Perkara ini berkaitan erat dengan penyidikan dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini. Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan pada Kamis (23/7/2026) di beberapa lokasi, mencakup kantor bupati, rumah dinas bupati, hingga kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Barat.
Kebakaran di TPA Galuga Belum Padam Usai 3 Hari, Ini Kendalanya
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari penggeledahan di kantor PUPR, penyidik menyita sejumlah dokumen proyek. Penyitaan berkas tersebut dilakukan guna mendalami dugaan konflik kepentingan yang melibatkan bupati dan SUD (Sudirman) sehubungan dengan pengerjaan proyek-proyek di Dinas PUPR Lombok Barat.
