Menjaga kemurnian organisasi keagamaan dari tarikan magnet politik praktis menjadi tantangan besar di tengah dinamika kekuasaan modern. Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang, seruan untuk menjaga keutuhan organisasi ini dari intervensi eksternal kian nyaring disuarakan. Salah satunya datang dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang mengingatkan bahwa NU memiliki peran sejarah yang teramat besar bagi Indonesia sehingga tidak boleh dikorbankan demi ambisi kekuasaan sesaat.
Dalam sebuah diskusi bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" di Jakarta Selatan, Hasto menekankan pentingnya menghargai warisan para pendiri NU. Menurutnya, NU bersama PNI dan Muhammadiyah adalah pilar-pilar yang membentuk identitas bangsa ini. Hasto juga mengagumi logo NU yang dinilainya sangat visioner, yang bahkan sering dipelajari di Sekolah Partai PDIP. Lambang bumi yang diikat tali erat melambangkan hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal antarsesama manusia, sementara sembilan bintang menggambarkan kemuliaan nabi, khalifah, imam mazhab, serta Wali Songo.
Bagi Hasto, sinergi antara kaum nasionalis dan religius sangat krusial untuk membawa Indonesia keluar dari situasi sulit, termasuk persoalan hukum dan ekonomi saat ini. Ia mencontohkan kasus mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah sebagai cerminan dari kegelapan hukum yang perlu diselesaikan dengan keberanian menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu, ia meminta para elite NU untuk kembali pada Khittah 1926 sebagai benteng pertahanan moral agar tidak terjebak dalam pusaran politik praktis demi kepentingan elektoral kelompok tertentu.
WN China Ditangkap di Ngurah Rai, Selundupkan 10,4 Kg Emas
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menyoroti pentingnya menjaga ideologi di era modern yang cenderung pragmatis. Gus Ulil melihat bahwa PDIP dan NU adalah dua kekuatan sosial utama di Indonesia yang masih konsisten merawat nilai-nilai ideologis di tengah masyarakat yang kian terpolarisasi oleh isu-isu instan. Ia menjelaskan bahwa ideologi NU dirancang secara fleksibel dan terbuka, sebagaimana yang dirumuskan oleh Gus Dur dan KH Achmad Siddiq, agar mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan persatuan bangsa.
Sementara itu, Robikin Emhas selaku Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 memberikan perspektif historis mengenai relasi agama dan negara. Ia menegaskan bahwa Pancasila dan bentuk NKRI lahir dari kesepakatan luhur para pendiri bangsa, di mana nilai keagamaan berfungsi sebagai kompas moralitas dalam tata kelola pemerintahan. Sejarah mencatat betapa visionernya pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, dengan doktrin cinta tanah air sebagian dari iman (Hubbul Wathan minal Iman), serta keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936 yang menetapkan Nusantara sebagai Darul Islam jauh sebelum proklamasi kemerdekaan.
PIS Gunakan Teknologi untuk Jaga Populasi Hiu Paus di Perairan Talisayan Kaltim
Pada akhirnya, menjaga keutuhan NU dari intervensi politik bukan sekadar urusan internal organisasi, melainkan tanggung jawab bersama demi merawat tenun kebangsaan. Ketika kekuatan nasionalis dan religius bersinergi tanpa adanya kooptasi politik praktis, Indonesia diyakini akan memiliki fondasi moral yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik di masa depan.
