Langkah senyap yang diambil oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam menggeledah secara mendadak kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Adriansyah, memicu diskusi hangat di ruang publik. Banyak pihak mempertanyakan keabsahan prosedur tersebut, mengingat status Febrie yang merupakan mantan pejabat tinggi kejaksaan. Namun, di balik kerahasiaan dan kecepatan tindakan aparat, terdapat strategi hukum yang matang untuk mengamankan jalannya penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Mataram (Unram), Ufran Trisa, menilai bahwa tindakan penggeledahan mendadak tersebut sepenuhnya sah dan dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana. Kerahasiaan dalam proses penggeledahan dinilai sebagai taktik krusial untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti serta intervensi terhadap saksi-saksi kunci. Ufran juga menepis anggapan bahwa penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal adalah cacat prosedur. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ia menegaskan bahwa pemeriksaan calon tersangka merupakan pertimbangan hukum dan bukan syarat mutlak yang dapat membatalkan status tersangka di setiap jenis kasus.
Dalam konteks penanganan kasus TPPU yang menjerat Febrie, penyidik dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan tiga elemen fundamental. Elemen pertama adalah predicate crime atau tindak pidana asal. Penyidik wajib membuktikan secara hukum bahwa aset bernilai tinggi yang disita, seperti emas dan uang tunai, merupakan hasil langsung dari praktik korupsi, suap, atau gratifikasi selama Febrie menjabat. Tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal ini, langkah hukum berikutnya akan kehilangan pijakan yang kuat.
KPK Periksa Eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi, Ini yang Digali
Langkah kedua yang tidak kalah rumit adalah mengurai kepemilikan manfaat atau beneficial owner. Penyidik harus mampu membongkar relasi antara aset tersembunyi dengan sosok asli yang mengendalikan serta menikmati aliran dana tersebut, meski secara administratif terdaftar atas nama orang lain. Terakhir, penyidik perlu membuktikan adanya upaya penyamaran aset secara sengaja. Modus operandi seperti menyimpan uang tunai di luar sistem perbankan resmi, mengonversi dana menjadi logam mulia, dan menggunakan nama pihak lain atau nominee kerap menjadi tameng pelaku kejahatan keuangan untuk mengaburkan asal-usul kekayaannya.
Di sisi lain, perkembangan kasus ini terus menyedot perhatian setelah Febrie resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK atas permintaan Kejaksaan Agung. Meskipun ditahan tanpa rompi merah muda khas tahanan kejaksaan maupun borgol, Febrie melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mempertanyakan kecukupan alat bukti dan menyatakan dirinya sebagai korban kriminalisasi. Sementara itu, pengacara lainnya, Hotman Paris, juga membantah tudingan bahwa kliennya menerima aliran dana sebesar Rp50 miliar dari Tan Kian terkait kasus korupsi PT Asabri.
Hampir 50 Persen Dana Presiden untuk Penanganan Gempa NTT sudah Disalurkan
Melihat kompleksitas perkara ini, desakan agar penegak hukum bertindak tegas dan transparan terus mengalir. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, mendorong penerapan pasal berlapis agar seluruh celah hukum dapat tertutup. Publik kini menanti pembuktian di persidangan, apakah penggeledahan mendadak dan pengumpulan bukti yang dilakukan penyidik mampu membongkar jaringan pencucian uang ini secara tuntas, atau justru menyisakan tanda tanya besar mengenai keadilan hukum di tanah air.
