Rencana pemerintah untuk membuka rekening bank secara massal bagi 200 juta penduduk Indonesia memicu berbagai sorotan dari kalangan ekonom. Program yang dirancang untuk memperluas akses keuangan ini rencananya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang kini tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Langkah tersebut sebelumnya ditaksir membutuhkan alokasi dana mencapai Rp 11 triliun dengan asumsi pengisian saldo awal sebesar Rp 50.000 per rekening. Dua bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), disiapkan untuk mengemban mandat pelaksanaan program tersebut.
Perhitungan Anggaran dan Jumlah Warga Tanpa Rekening
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui Center for Sharia Economic Development menyoroti efektivitas target 200 juta rekening tersebut. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses perbankan (unbanked) saat ini tercatat sebanyak 46,5 juta jiwa.
Peneliti INDEF A. Hakam Naja menilai, jika intervensi anggaran difokuskan secara tepat sasaran pada 46,5 juta warga yang benar-benar belum memiliki rekening, kebutuhan dana yang diperlukan berada di kisaran Rp 2,325 triliun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan membiayai pembukaan rekening secara serentak untuk 200 juta orang yang sebagian besar dinilai telah memiliki akses perbankan.
Penerima Bansos Bertambah 4,3 Juta Keluarga Berkat Integrasi DTSEN
Kekhawatiran lain menyangkut risiko rekening pasif atau dormant. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per Juli 2025, sebanyak 122 juta rekening dormant telah diblokir guna mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, penipuan, transaksi narkotika, praktik jual beli rekening, serta judi online.
Porsi Perbankan Syariah dan Kapasitas Penyaluran
Dalam skema yang dirancang, BRI dan BSI berbagi peran di lapangan. Namun, BSI rencananya hanya diberi porsi untuk menangani pembukaan rekening di wilayah Aceh, sementara wilayah lainnya dijangkau oleh BRI. Hingga akhir kuartal II-2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah dengan jaringan yang menjangkau 60.000 desa. Di sisi lain, BSI mengelola 24,3 juta nasabah pada 2026.
Pembagian wilayah ini memunculkan pertanyaan terkait optimalisasi peran perbankan syariah. Terlebih, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu motor pertumbuhan baru untuk mengejar target ekonomi 8 persen.
Cek Lokasi Merchant Terdekat Makin Praktis via WhatsApp dengan Sabrina BRI
Secara nasional, pangsa pasar perbankan syariah per Juli 2026 berada di level 7,35 persen, sedikit menyusut dari 7,41 persen pada Juli 2025, sementara perbankan konvensional mendominasi 92,65 persen pangsa pasar. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan konvensional mencapai 93,61 persen dengan literasi 69,57 persen. Sebaliknya, indeks inklusi keuangan syariah baru sebesar 13,24 persen dengan tingkat literasi 43,07 persen, kendati di Aceh inklusi dan literasi syariah masing-masing telah mencapai 72 persen dan 65,18 persen.
Skema distribusi dana langsung melalui perbankan sendiri telah diterapkan di sejumlah negara dengan pendekatan berbeda. Pemerintah Vietnam pada 2025 menyalurkan bantuan tunai sebesar 100.000 dong (sekitar Rp 68.000) per orang kepada 100 juta warganya dengan anggaran 10 triliun dong (sekitar Rp 6,8 triliun). Sementara itu, Iran menjalankan sistem transfer tunai berkala untuk subsidi pangan dan energi langsung ke rekening kepala keluarga yang menjangkau lebih dari 90 persen dari total 93 juta populasinya.
